Kisah Mayor Sabarudin, sosok kelam pejuang kemerdekaan.

Dari juru tulis PETA, sampai menjadi Mayor

Zainal Sabaruddin Nasution lahir di Kotaraja, Aceh, pada 1922. Bapaknya seorang jaksa. Ibunya menikah lagi setelah menjanda dengan seorang Belanda bernama Knoop.

Mayor Sabaruddin dengan kakak laki-lakinya yang setahun lebih tua, Djalaluddin, tumbuh bersama bapak tirinya. Sesudah menamatkan sekolah menengah pertama (MULO), dia bekerja sebagai juru tulis di kantor Kabupaten Sidoarjo dan sebagai pemegang buku suatu perkebunan tebu. Ada kesaksian yang mengatakan bahwa sesungguhnya Sabaruddin muda sebelum perang kemerdekaan adalah sosok yang pemalu dan penakut. Namun saat Jepang menduduki Indonesia, Dia sempat mengajukan permohonan untuk mengikuti pendidikan perwira PETA di bogor kepada atasannya, menteri kabupaten Moehammad, namun ditolak karena riwayat pendidikannya yang terhitung rendah. Ketika pada akhirnya Mayor Sabaruddin bergabung dengan PETA, Mayor Sabaruddin kembali bertemu dengan Soerjo, mantan atasannya ketika masih bekerja sebagai jurutulis di kabupaten Sidoarjo.

Soerjo merupakan putra Suwongso, seorang pegawai menengah di Kantor Residen Surabaya jaman Belanda. Mereka berada dalam satu batalyon (daidan) PETA, yaitu daidan III Buduran Sidoarjo, pimpinan Mohamad Mangundiprojo. Soerjo jadi Chudancho (komandan kompi) dan Mayor Sabaruddin jadi komandan peleton (Shodancho), namun beda kompi. Seiring perjalanan waktu, dimana saat itu suasana demikian genting karena terjadi perebutan kekuasaan antara pemuda dan Jepang, nama Mayor Sabaruddin pun melejit.

Usai proklamasi, Mayor Sabaruddin ditunjuk menjadi komandan Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR) karasidenan Surabaya. Mula-mula berpangkat kapten, kemudian mayor. Dia bertugas mengawasi tawanan Jepang, orang-orang Belanda yang meninggalkan kamp dan datang ke Surabaya, serta orang Indonesia yang jadi tahanan.

 
Doyan Fitnah dan Awal Kegilaan Mayor Sabaruddin
Disinilah dimulai semuanya. Kekejaman Mayor Sabaruddin melegenda. Kepada para tawanan yang tak disukainya, Mayor Sabaruddin berlaku brutal. Para penentangnya disiksa dan dibunuh, bahkan dengan cara eksekusi yang keji. Menurut Jasin, Mayor Sabaruddin tega “mengikat orang yang ditangkap pada dua ekor kuda yang kemudian dilarikan ke arah berlawanan. Akibatnya, badan orang itu terputus menjadi dua dan mati. Ada pula yang disirami dengan bensin dan dibakar habis.” Hampir semua orang di Surabaya dan Sidoarjo yang hidup pada zaman revolusi pernah mendengar kisah kebengisannya. Dia sewenang-wenang memperlakukan musuh-musuhnya, tawanan perang, bahkan rekan sendiri. Demi menghabisi lawan-lawannya, dia tak ragu melontar fitnah, termasuk kepada Soerjo.
Ketika itu, Mayor Sabaruddin menuduhnya dengan bukti selembar foto yang menampilkan Soerjo bersanding dengan Ratu Wilhelmina, sebagai spion Belanda. Tetapi, Soerjo kemudian dibebaskan lantaran pernah membantu perjuangan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pimpinan Moestopo mengambil mitraliur berat kaliber 12,7 mm dan mitraliur kaliber 7,7/303 LE. Namun demikian, selang dua hari, Mayor Sabaruddin kembali menangkap Soerjo dan tanpa proses hukum ia mengeksekusi musuhnya pada saat itu juga. Ia menggelandang Soerjo ke alun-alun Sidoarjo, lantas mengikatnya ke tiang. Tanpa proses pemeriksaan lebih lanjut, Mayor Sabaruddin menembaknya dari jarak dekat dengan pistol. Tembakan itu tak mengakhiri hidup Soerjo. “Mayor Sabaruddin mengambil samurai Jepang dan menebas leher pemuda itu hingga tewas,” tulis Moehammad Jasin dalam Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang.

Soerjo memang pernah berfoto bersama Ratu Wilhelmina. Namun foto itu diambil semasa dia sebagai anggota Kelompok Kepanduan Hindia Belanda (NIPV) turut dalam jambore ke Negeri Belanda. Menurut Suhario Patmodiwiryo yang akrab disebut Hario Kecik dalam Si Pemburu, volume 2, alasan pembunuhan itu ialah “rivalisme antara Mayor Sabaruddin dan Soerjo pribadi dalam masalah memperebutkan seorang puteri Bupati Sidoarjo.” Bukti foto hanyalah alat untuk menggeret Soerjo memuaskan rasa sakit hati Mayor Sabaruddin. Puteri Bupati tersebut ternyata lebih memilih Soerjo karena dia lulusan OSVIA dan punya pengalaman pergi ke Belanda.

Kembali dengan alasan mata-mata, Mayor Sabaruddin pernah menangkap sejumlah tokoh pejuang, diantaranya terhadap Basuki, kepala Biro Polisi Surabaya, yang ketika terjadi pertempuran di Surabaya mengungsikan keluarganya dengan menaiki sebuah mobil mewah ke Kediri. Dalam perjalanan kembali ke Surabaya, secara kebetulan mobilnya melewati markas Mayor Sabaruddin yang kemudian memerintahkan anak buahnya untuk merampas mobil tersebut, dan menangkap Basuki beserta Soeprapto, Asisten Wedana Prambon. Mereka dituduh sebagai mata-mata NICA dan dijebloskan ke penjara Sidoarjo.
Semua ini secara tidak sengaja terungkap oleh Inspektur Polisi M. Jasin, komandan Pasukan Polisi Perjuangan (P3) cikal bakal Brigade Mobil (Brimob). Sekitar akhir November 1945, beliau ketika itu sedang memindahkan markas P3 ke Sidoarjo di gedung kepatihan. Ketika itu beliau sedang berkunjung ke penjara Sidoarjo untuk meminta bantuan beras, dan terkejut ketika mendapati Kepala Biro Polisi Surabaya tersebut berada dalam tahanan. Dibawah peringatan untuk tidak mencampuri urusan PTKR, Inspektur M. Jasin akhirnya diizinkan untuk menemui Basuki dan Soeprapto, yang dengan gemetar menjelaskan duduk persoalannya. Kembali ke markas, Inspektur M. Jasin langsung membuat nota kepada Mayor Sabaruddin untuk meminta pembebasan keduanya, namun dimentahkan. Merasa direndahkan, Inspektur M. Jasin melayangkan nota kedua, namun kali ini diiringi dengan unjuk kekuatan Mobil-mobil lapis baja dan pasukan P3 disekitar markas Mayor Sabaruddin. Mayor Sabaruddin melunak. Keduanya akhirnya berhasil dibebaskan, walaupun sempat kucing-kucingan karena ternyata tanpa sepengetahuan Inspektur M. Jasin, keduanya telah dipindahkan ke penjara Mojokerto, sebagai titipan dari penjara Sidoarjo. Entah karena Mayor Sabaruddin “jiper” atau apa, setelah kejadian itu dia memindahkan markas PTKR ke Pacet, Mojokerto.
Meskipun kejam, Mayor Sabaruddin tetap memiliki ratusan pendukung fanatik. Dia ditakuti, tetapi sekaligus dihormati dan dipuja anak buahnya, sehingga menjadikan pasukannya kompak dan sangat efektif. Rahasia kepemimpinannya adalah, dia mampu menghadapi dan memenuhi kebutuhan anak buahnya, meskipun untuk itu bila perlu ditempuh lewat cara yang ilegal.
Penculikan Mayjen Mohammad Mangundiprojo, Bendahara BKR Jawa timur
Disinilah dia makin menjadi. Diantara para komandan pasukan di Surabaya, hanya Mayor Sabaruddin yang paling sering datang ke Markas BKR Jawa Timur untuk meminta dana perjuangan. Bendahara BKR Jawa Timur, Mayor Jenderal Mohamad Mangundiprojo, sudah sejak lama tidak suka dengan sepak terjang Mayor Sabaruddin yang brutal dan ditakuti rakyat. Beliau pernah mendapat laporan dari salah satu staf nya, bahwa Mayor Sabaruddin diindikasin menggunakan dana perjuangan tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri. Suatu hari, Mayor Jenderal Mohammad Mangundiprojo menolak memberi dana lagi, sebelum Mayor Sabaruddin dapat mempertanggung jawabkan uang yang telah diterima sebelumnya. Mayor Sabaruddin marah, dan mengancamnya. Mulai saat itu, Mayor Sabaruddin menyebar fitnah bahwa Mayor Jenderal Mohamad Mangundiprojo adalah orang yang korup dan dituduhnya sebagai mata-mata Belanda.
Pada awalnya Mayor Jenderal Mohamad Mangundiprojo diam saja. Namun, begitu mendengar Bupati Sidoarjo dan Mojokerto juga ikut disekap oleh Mayor Sabaruddin, kesabarannya pun habis. Dia menilai tingkah laku Mayor Sabaruddin itu sudah kelewat batas dan berbahaya. Bukan saja berbahaya bagi dirinya, melainkan juga berbahaya bagi ketahanan pertahanan garis depan. Sebagai ketua DPRI (Dewan Pertahanan Rakyat Indonesia), Mayor Jenderal Mohamad Mangundiprojo membuat surat perintah penangkapan Mayor Sabaruddin. Oleh Mayor Sabaruddin Surat Perintah itu lalu dibawa ke MBT untuk dilaporkan kepada Letjen Oerip Soemohardjo, yang kemudian menelepon Mayjen Mohamad, meminta agar mencabut kembali perintah penangkapannya. Namun Mayjen Mohammad menjawab, selaku tentara ia memang wajib menaati perintah Pak Oerip selaku atasan, tetapi sebagai ketua DPRI yang bertanggung jawab atas pertahanan Surabaya, ia terpaksa menolak perintah tersebut. Pak Oerip kemudian memerintahkan Mohamad dan Mayor Sabaruddin agar segera datang ke Yogyakarta guna menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Mayjen Mohammad langsung berangkat ke Yogyakarta hari itu juga.
Namun, ternyata Mayor Sabaruddin lebih dulu tiba di markas MBT dengan membawa 11 truk pasukan lengkap. Dengan cerdik, cepat dan rapi, Mayor Sabaruddin menyebar pasukannya di markas MBT, dan melucuti para penjaganya. Saking hebat dan kompaknya pasukan Mayor Sabaruddin, Jenderal Soedirman dan Letjen Oerip Soemohardjo yang sedang mengikuti rapat dengan para staff nya tidak menyadari kalau markas MBT sudah di take over oleh pasukan Mayor Sabaruddin. Mayjen Mohammad yang baru datang dan sedang menunggu giliran untuk menghadap, dihampiri oleh 3 anak buah Mayor Sabaruddin. Sempat menolak untuk angkat tangan ketika ditodong anak buah Mayor Sabaruddin, Mayjen Mohammad dikeroyok serta dipukuli. Ketika sudah tidak berdaya, beliau dimasukkan kedalam salah satu truk, dan dengan rapi pasukan Mayor Sabaruddin meninggalkan markas MBT, disaksikan ajudan dan para pengawal Mayjen Mohammad yang tidak berdaya karena sudah dilucuti juga.
Letjen Oerip Soemohardjo dan para perwira yang lain baru menyadari akan kejadian penculikan ini, ketika ada letusan senjata beberapa kali, yang bahkan salah satunya nyaris mengenai Jenderal Soedirman, yang secara sigap langsung tiarap. Ketika situasi reda, para perwira berlarian menuju halaman depan MBT, namun pasukan Mayor Sabaruddin sudah keburu pergi.
Operasi Pembebasan
Berita penculikan di markas MBT ini sampai di telinga Presiden Soekarno, beliau langsung menugaskan TKR Divisi VI pimpinan Kolonel Soediro, yang kebetulan kawan karib Mayjen Mohammad, untuk memimpin operasi pembebasannya. Kolonel Soediro memerintahkan Resimen Madiun (pimpinan Letkol Sumantri) dan Resimen Kediri (pimpinan Letkol Surachmad) mencegat konvoi Mayor Sabaruddin. Sumantri di Madiun memerintahkan Kapten Rukminto, kepala staf resimen, untuk melakukan pencegatan di Ngawi. Pencegatan pertama di Ngawi gagal. Mayor Sabaruddin tidak mau distop, sedang Kapten Rukminto yang hanya membawa pasukan kawal kecil tidak mau mengambil resiko berkonfrontasi langsung dengan Mayor Sabaruddin.
Memperoleh laporan kegagalan tadi, Letkol Sumantri kemudian menelepon peleton yang bertugas menjaga gudang mesiu di Saradan, agar melakukan pencegatan. Tetapi ketika mereka menghadang, ternyata konvoi Mayor Sabaruddin telah lewat. Soemarsono yang memperoleh berita serupa juga menyiap-siagakan pasukan Pesindo dan bermaksud mencegat Mayor Sabaruddin di Madiun, tetapi mereka kecele, karena Mayor Sabaruddin tak lewat Madiun. Resimen Surachmad memperoleh tugas melakukan pencegatan di Kediri dan Kertosono, masing-masing dengan kekuatan 1 kompi. Mereka menyusun stelling di sekitar jembatan Kali Brantas di kedua kota tersebut. Pasukan Letkol Surachmad lah yang pada akhirnya berhasil mencegat konvoi Mayor Sabaruddin di jembatan Kertosono. Pasukan Surachmad yang melakukan pencegatan itu adalah kompi Polisi Tentara pimpinan Kapten Heri Harsono. Kolonel Soediro juga turut terjun langsung dalam operasi penghadangan tersebut.
Sadar telah masuk perangkap, mau tak mau Mayor Sabaruddin beserta pasukannya berhenti, dan diajak dialog oleh Kolonel Soediro beserta staff nya. Dalam perundingan itu semula Mayor Sabaruddin bersikeras tidak mau menyerahkan Mohamad, dengan alasan, katanya, Mayjen Mohamad telah meninggal. Kolonel Soediro menegaskan bahwa dia ditugaskan MBT membebaskan Mohamad baik hidup ataupun mati. Melihat situasi yang tidak menguntungkan pasukannya, Mayor Sabaruddin akhirnya terpaksa menyerahkan Mohamad. Tetapi ia tetap mengancam, bahwa suatu hari nanti, dia akan menangkapnya lagi. Akhirnya rombongan pasukan pembebasan balik kanan menuju Kediri, membawa Mayjen Mohammad ke Kediri untuk diobati, sedangkan Mayor Sabaruddin dan pasukannya kembali ke markasnya.
Mayor Sabaruddin dan pihak yang berdiri di belakang peristiwa penculikan Mayjen Mohamad, mungkin tidak menyadari dan tidak membayangkan bahwa kasus penculikan tersebut akan berekor panjang dan berakibat buruk bagi mereka semua.
Operasi penangkapan dan Pengadilan Mayor Sabaruddin
Akibat peristiwa penculikan ini, DPRI mengerahkan pasukan gabungan untuk menyerang markas Mayor Sabaruddin di Mojokerto. Pasukan gabungan ini terdiri dari Pasukan Perjuangan Polisi (P3) yang langsung mendapat perintah dari Jenderal Soedirman, Pesindo, Hizbullah dan Laskar Minyak. Walaupun sempat terkepung, Mayor Sabaruddin sempat lolos dengan wakilnya, Ali Umar menggunakan mobil, namun akhirnya disergap di simpang empat Mojosari, di antara Mojokerto dan Porong.
Inspektur M. Jasin yang dalam penyergapannya tersebut, menemukan 8 wanita eropa dan indo-belanda yang sedang hamil di bungalow indah yang terletak di lereng utara Gunung Arjuno, bekas peninggalan Belanda. Mayor Sabaruddin ternyata doyan mengumpulkan wanita-wanita eropa untuk dijadikan harem. Selain itu ditemukan juga sejumlah empat karung/besek penuh yang berisi emas batangan, perhiasan, dan berlian. Benda-benda tersebut diperkirakan dirampas oleh Mayor Sabaruddin dari kamp-kamp tahanan Eropa yang masih tersisa sejak ditinggalkan oleh Jepang. Menurut cerita, tidak ada satupun di antara benda-benda berharga tadi yang dikutip oleh Inspektur M. Jasin. Padahal perintah Jenderal Soedirman hanya meminta untuk melucuti persenjataan dan menangkap komplotan Sabaruddin, bukan termasuk mengumpulkan barang-barang bukti hasil kejahatan.
Sejalan dengan reorganisasi TRI menjadi tentara yang lebih teratur maka tata disiplin tentara dan hukum tentara mulai ditegakkan. Senafas dengan usaha pembaharuan itulah maka MBT dalam menangani kasus Mayor Sabaruddin menindaknya melalui jalur hukum. PTKR Mayor Sabaruddin dibubarkan, bekas anak buahnya dilebur dalam batalyon Darbi Nasution di Gombong, sedang para perwiranya yang terlibat, diajukan ke Mahkamah Tentara. Mayor Sabaruddin sebagai pelaku utama dalam kasus penculikan itu dipecat dari dinas ketentaraan dan dijatuhi hukuman penjara 7 tahun. Sedang anak buahnya yang perwira, sejumlah 6 orang ditahan di penjara Wirogunan Yogya selama 100 hari. Setelah dibebaskan, mereka dikembalikan menjadi TRI, tetapi hanya diberi pangkat prajurit.Dari penjara di Wirogunan, Yogyakarta, Mayor Sabaruddin dipindah ke penjara Ambarawa, disana dia berkenalan dengan Tan Malaka, yang diakhir cerita nanti, akan menjadi menjadi petualangan terakhirnya.
Semasa dia di penjara, pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan Agresi Militer yang pertama, dan menduduki Ambarawa. Mayor Sabaruddin memanfaatkan situasi gawat ini dengan membujuk Markas Besar Tentara (MBT) di Yogyakarta supaya dibebaskan, dan dikabulkan. Dia bahkan ditugaskan membentuk laskar dengan syarat mau ditempatkan di Jawa Barat. Dalam waktu tak lama dia berhasil mengumpulkan kembali sekira 1 kompi yang sebagian besar bekas anak buahnya. Tapi bukannya pergi ke Jawa Barat, Mayor Sabaruddin malah kembali ke Jawa Timur dan mendirikan Laskar Rencong. Dinamakan Laskar Rencong, karena saat dibentuk, persenjataan mereka hanyalah senjata tajam, dan satu buah pistol yang dipegang langsung oleh Mayor Sabaruddin.
Menumpas Gerombolan PKI Madiun 1948
Pecahnya peristiwa pemberontakan PKI 1948 di Madiun membuat pemerintahan pusat memperkuat militernya, dan membutuhkan semua sumber yang ada. Adalah Kabinet Hatta yang mencoba memberi Mayor Sabaruddin untuk mendapat peluang baru. Mengetahui Mayor Sabaruddin adalah kawan karib Tan Malaka dan sama-sama membenci PKI, Laskar Rencong Mayor Sabaruddin termasuk yang ikut direhabilitasi. Kesatuannya diakui sebagai Batalyon 38 di dalam sebuah brigade yang dipimpin Letkol Surachmad, dia diangkat menjadi komandan Batalyon 38 dan kembali mendapatkan pangkat Mayor nya. Dalam kedudukan itu bersama kesatuan TNI lainnya mereka aktif beroperasi menumpas pemberontakan PKI di Madiun dari sebelah timur, menjepit salah satu kekuatan PKI, Brigade 29 pimpinan Letkol Dachlan, yang pada saat itu mulai frustasi menghadapi tekanan pasukan Siliwangi dari arah barat.
Termakan gertakan Mayor Sabaruddin, Brigade 29 akhirnya menyerah bulat-bulat kepada pasukan Mayor Sabaruddin, lebih dikarenakan karena merasa lebih baik menyerah kepada pasukan yang dia kenal, daripada menyerah kepada pasukan Siliwangi yang dia tidak kenal sama sekali. Ratusan senjata dan perlengkapannya, mereka serahkan pada Mayor Sabaruddin. Sedang Letkol Dachlan sendiri bersama perwira stafnya seperti Mayor Koesnandar dan Mayor Mustafa ditawan Mayor Sabaruddin. Sejak itu persenjataan pasukan Mayor Sabaruddin pulih kembali kekuatannya. Muncul rumor bahwa pada akhirnya Letkol Dachlan dan staff nya dieksekusi mati di Ngantang, Kediri, namun Mayor Sabaruddin menolak untuk bertanggung jawab, dan melemparnya kepada Letkol Surachmad, atasannya sendiri.
Selesai operasi penumpasan PKI 1948, Mayor Sabaruddin menjalin hubungan yang lebih akrab dengan Tan Malaka, sahabat barunya yang dia kenal sewaktu mereka berdua sama-sama dipenjara di Ambarawa. Tan Malaka membutuhkan dukungan di kalangan militer sehingga mengira mampu memperoleh peluang pula melalui tokoh Mayor Sabaruddin. Begitu pula Mayor Sabaruddin, Perasaan senasib dalam penjara, menyebabkan dia dengan mudah jatuh dibawah pengaruh Tan Malaka. Sejak itu ia bukan hanya menjadi pengikut, tetapi juga menjadi pengagum Tan Malaka yang fanatik, selalu hadir disetiap pertemuan-pertemuan rahasianya, dan menjadi pengawal pribadinya.
Kembali membuat onar
Ketika Agresi Militer Belanda yang kedua pecah, Yogyakarta diduduki, dan Soekarno Hatta ditawan. Tan Malaka mencoba untuk mengambil kesempatan untuk mengambil alih pimpinan perjuangan melawan Belanda dengan mencoba menyiarkan kampanye anti Soekarno Hatta melalui radio diwaktu bergerilya bersama Mayor Sabaruddin didaerah Gunung Wilis. Mayor Yonosewoyo, salah satu perwira yang terlibat penculikan Mayjen Mohammad yang ikut ditangkap dan diadili sewaktu peristiwa tersebut, mengaku pernah diajak oleh Mayor Sabaruddin untuk mengikuti rapat rahasia dengan Tan Malaka di Belimbing, dan dijanjikan posisi Menteri Pertahanan, sedangkan Mayor Sabaruddin sebagai Panglima besarnya. Yonosewoyo yang sudah insyaf, menganggap rencana ini sebagai makar, dan secara diam-diam mengadukan rencana tersebut kepada Letkol Surachmad yang langsung diteruskan kepada Komandan Divisi dan Gubernur Militer, Kolonel Sungkono. Walaupun para pendukung Tan Malaka menuduh rencana itu hanyalah hasil rekayasa Yonosewoyo dan Surachmad, tanggal 17 Februari 1949 Kolonel Sungkono selaku Gubernur Militer memutuskan untuk membubarkan Batalyon 38 dan membebaskan Mayor Sabaruddin dari tanggung jawab komandan Batalyon.
Namun bukan Mayor Sabaruddin namanya, kalau dia menerima perintah tersebut. Ditolak mentah-mentahnya keputusan tersebut. Sehingga tidak ada jalan lain, jalan kekerasan untuk meringkus Mayor Sabaruddin dimulai. Dipagi hari tanggal 19 Februari 1949, kompi 45 “Macan Kerah” pimpinan Kapten Sampurno mengepung markas Mayor Sabaruddin di Belimbing, Kediri arah utara, dari 4 penjuru. Pengepungan mendadak itu berhasil mengunci dan menjebak pasukan Mayor Sabaruddin. Tan Malaka dan sekitar kurang lebih 100 pasukannya berhasil dilucuti.
Dalam perjalanan menggiring para tawanan, Kompi 45 mendadak diserang oleh pasukan Mayor Sabaruddin yang lain, pimpinan Kapten Achmad Ismail didaerah Nganjuk. Akibat serangan itu, para tawanan berhasil meloloskan diri, mereka terbagi dalam 3 rombongan, dua rombongan bersama Mayor Sabaruddin bergerak ke timur menyeberangi Kali Brantas, sedang rombongan yang lain termasuk Tan Malaka bergerak ke selatan menuju ke Trenggalek. Waktu rombongan Tan Malaka tiba di desa Mojo, kurang lebih 10 km di selatan Kediri di tepi Kali Brantas, mereka kepergok pasukan TNI dan di tempat inilah Tan Malaka ditembak hingga tewas. Rombongan Mayor Sabaruddin di sebelah timur Kali Brantas bertemu dengan Mayor Banuredjo, komandan Batalyon 22 beserta dua perwira stafnya Kapten Rustamandji dan Letnan Pamudji. Mayor Sabaruddin menangkap dan menawan ketiga perwira tersebut dan selanjutnya membunuhnya di Malang Selatan.
Akhir Petualangan
Kematian Banuredjo menambah murka Surachmad dan para komandan brigade di Jawa Timur lainnya. Dan Mayor Sabaruddin, meski berhasil meloloskan diri, makin terdesak oleh tentara yang terus mengejarnya. November 1949 pasukannya terjepit di Kawi Selatan, Malang. Kolonel Soengkono, panglima dan gubernur militer di Jawa Timur, membujuk Mayor Sabaruddin lewat surat. Isi surat tersebut ialah perintah supaya Mayor Sabaruddin menghadap Soengkono di Surabaya, hendak diajak membahas upaya perundingan gencatan senjata antara TNI-Belanda. Kali ini Mayor Sabaruddin melunak. Dengan menunggang kuda, Mayor Sabaruddin turun gunung menuju Surabaya. Tapi sesampainya di Surabaya, Soengkono sudah bertolak ke Nganjuk, tempat dilangsungkannya perundingan gencatan senjata itu.
Mayor Sabaruddin bertemu dengan tentara-tentara Belanda yang juga akan berangkat ke Nganjuk untuk perundingan. Mengingat pangkatnya yang lumayan tinggi, dia diperlakukan dengan hormat oleh Belanda. Bahkan dia difasilitasi mobil dan berbarengan dengan delegasi Belanda berangkat ke Nganjuk.
Di Nganjuk, pada saat para komandan sedang rapat, tiba-tiba datang Mayor Mayor Sabaruddin hendak turut serta menghadiri rapat tersebut. Kehadiran Mayor Sabaruddin yang tak diundang itu cukup mengejutkan dan menggelisahkan para perwira yang hadir, terutama bagi perwira pasukan yang pernah ditugaskan menangkap, bertempur melawannya. Mayor Sabaruddin yang berkali-kali telah bikin onar dan bertanggung jawab atas tewasnya sejumlah orang, dinilai tidak bisa lagi diampuni.
Usai perundingan, Kolonel Soengkono mengajak Mayor Sabaruddin menuju markasnya di Ngluyu, juga di kabupaten yang sama. Pada kesempatan itu beberapa pengikutnya yang masih bersimpati turut memohon kepada Soengkono supaya Mayor Sabaruddin dimaafkan. Namun, Soengkono sudah mengambil keputusan. Mayor Sabaruddin ditahan.
Surachmad yang masih menyimpan dendam kepada Mayor Sabaruddin turut mendengar bahwa Mayor Sabaruddin hendak dihukum tahanan. Dia menganggap hukuman itu tak tak cukup setimpal. Ketika Letkol Surachmad mendengar kejadian tersebut, ia memerintahkan CPM (Corps Polisi Militer) yang di bawah komandonya untuk mengambil Mayor Sabaruddin dan membawanya ke Madiun untuk diadili.
Sekitar 24 November 1949, sesuai kehendak Surachmad, anggota CPM menyeret Mayor Sabaruddin ke Madiun. Dalam perjalanan menuju Madiun, di Wilangan, Mayor Sabaruddin dieksekusi sesudah pengadilan militer di medan perang menjatuhkan hukuman mati. Berakhirlah petualangan Mayor Sabaruddin.

Ada versi lain yang mengatakan bahwa sebenarnya Kolonel Sungkono tidak memberikan perintah seperti itu kepada Mayor Sabaruddin, berdasarkan pernyataan H. Abdul Wahab, salah seorang perwira bawahan Mayor Sabaruddin. Sewaktu bergerilya di Malang Selatan, ia pernah diperintahkan Mayor Sabaruddin untuk turun ke Surabaya untuk mengurus sesuatu, dan bertemu dengan seorang perwira utusan Kolonel Sungkono, yang justru membawa pesan untuk Mayor Sabaruddin agar jangan turun ke kota, apabila dilanggar, tahu sendiri akibatnya. Abdul Wahab segera menemui Mayor Sabaruddin di Malang Selatan, menyampaikan pesan tadi. Tetapi reaksi Mayor Sabaruddin justru berbuat sebaliknya. Mula-mula ia turun ke kota Malang terus ke Surabaya. Sebagai seorang “Mayor TNI” ia diperlakukan dengan hormat oleh pihak tentara Belanda, ia ditempatkan di Hotel Oranje dan diberi fasilitas kendaraan mobil sedan segala. Waktu diselenggarakan perundingan gencatan senjata di Gondang Nganjuk, antara militer Belanda dengan TNI, Mayor Sabaruddin turut datang bersama delegasi militer Belanda. Sungkono yang hadir dalam perundingan tersebut, terkejut melihat kedatangan Mayor Sabaruddin yang tak diduga-duga itu. Selesai perundingan, Mayor Sabaruddin mengikuti Sungkono pulang ke Nglayu, markas gerilya Sungkono. Di Nglayu itulah riwayat hidup Mayor Sabaruddin berakhir seperti telah dikisahkan di depan. Menurut penilaian Abdul Wahab dan Letkol Purn. Suradji, ajudan Sungkono tahun 1946-1952, terjadinya eksekusi terhadap Mayor Sabaruddin itu rupanya berada di luar kontrol dan kemauan Kolonel Sungkono. Ia memang memerintahkan penangkapan atas diri Mayor Sabaruddin, tetapi hal itu tak berarti harus mengeksekusinya. Mungkin ia bermaksud menyelesaikannya kasus Mayor Sabaruddin melalui jalur hukum, sebagaimana mestinya. Tetapi anak buah Sungkono yang mengeksekusi Mayor Sabaruddin menilai hukuman tersebut sudah setimpal dengan perbuatan dan dosa Mayor Sabaruddin di masa lampau.

Sumber
Iklan

Bangkai Kapal Selam Nazi Jerman Ditemukan di Laut Jawa

U-Boat kapal selam milik Nazi Jerman
U-Boat kapal selam milik Nazi Jerman

Arkeolog Indonesia mendapat temuan yang mengejutkan. Mereka berhasil menemukan bangkai kapal selam yang diduga milik Nazi Jerman di Laut Jawa. Dugaan sementara, bangkai kapal selam tersebut jenis U-Boat (Unterseeboot) milik Jerman dari masa Perang Dunia II.

Penemuan kapal selam Jerman ini untuk pertama kalinya di Indonesia. Arkeolog dari sejumlah instansi melakukan penelitian selama sepuluh hari di kawasan utara-timur Kepulauan Karimun Jawa. Penelitian berlangsung sejak 4 November.

Ketua Tim Penelitian Pusat Arkeologi Nasional (Pusarnas), Bambang Budi Utomo, pada ROL mengatakan, peneliti sudah menyelam dan masuk ke dalam bangkai kapal. Di penelitian awal ini, mereka mengambil sejumlah sampel artefak dari dalam bangkai kapal selam itu.

Beberapa temuan tersebut seperti teropong, alat selam, sol sepatu, piring, gelas. Temuan kini berada di laboratorium Pusarnas di Pejaten, Jakarta Selatan. “Ini temuan termasuk yang paling bagus dalam penelitian arkeologi bawah air Indonesia,” kata Bambang, Senin (18/11).

Asumsi awal yang berkembang adalah kapal U-Boat tersebut masuk ke dalam armada kapal perang Nazi Jerman. Memang belum ditemukan nomor lambung kapal. Namun dari artefak yang diambil jadi sampel, beberapa menunjukkan ciri-ciri Nazi Jerman. Ciri itu adalah lambang burung yang sedang mencengkeram simbol swastika khas Nazi.

Lambang ini ditemukan di bagian dasar piring makan. Peneliti mengambil sampel piring makan dan piring kecil dari ruang di dalam bangkai kapal selam itu.

Selain gambar bendera Nazi, di piring tersebut juga tertuliskan  produsennya yaitu Jaeger  & Co dan Rieber Mitterteich. Di bawah gambar swastika itu tertera tahun yang diduga pembuatannya yaitu 1939 dan 1941. Dari penelusuran literatur, Jaeger dan Rieber memang pemasok peralatan makan untuk tentara Jerman.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kata Bambang, apa yang dilakukan armada kapal selam Jerman di perairan Laut Jawa? Misi apa yang mereka bawa? Siapa yang menenggelamkan kapal selam tersebut?

Reporter : Stevy Maradona
Redaktur : Karta Raharja Ucu

Sumber

Sisa-Sisa Keangkuhan Benteng Fort de Kock

MASIH ingat Perang Paderi di mana tokoh adat Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol memimpin perlawanan rakyat Minangkabau melawan serdadu Belanda yang mencoba menjajah tanah Minang? Pemerintah penjajah Hindia Belanda akhirnya merasa penting membangun sebuah benteng sebagai pertahanan pemerintah dalam menghadapi perlawanan rakyat.

Benteng Fort de Kock didirikan pada tahun 1825 oleh Kapten Bauer di atas Bukit Jirek Negeri, Bukit Tinggi. Hingga saat ini, Benteng Fort de Kock masih menjadi saksi bisu angkuhnya penjajahan Belanda pada saat itu untuk berkuasa atas Minangkabau dan sisa-sisa keangkuhannya masih tersirat dalam bangunan setinggi 20 meter dengan warna cat putih dan hijau ini.

0741003p

Benteng Fort de Kock dilengkapi dengan meriam kecil di keempat sudutnya. Kawasan sekitar benteng sudah dipugar oleh pemerintah daerah menjadi sebuah taman dengan banyak pepohonan rindang dan mainan anak-anak.

Benteng yang berada di kawasan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi ini berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baanjuang. Kawasan benteng terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk sedangkan kawasan kebun binatang dan museum berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan.

0743314p21

Keduanya dihubungkan oleh Jembatan Limpapeh yang di bawahnya adalah jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Memang kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi di kawasan Jam Gadang, tepatnya di terusan jalan Tuanku nan Renceh. Bukit Tinggi sendiri dapat ditempuh sekitar 2 jam dari Kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat.

Dengan membayar retribusi sebesar Rp 5.000, melihat benteng, menyeberangi jembatan dengan pemandangan yang indah, mengamat-amati berbagai macam satwa dan belajar sejarah di museum dapat dinikmati sekaligus. Khusus memasuki Rumah Adat Baanjuang, pengunjung harus membayar lagi tiket masuk sebesar Rp 1.000 per orang. Tempat ini sering dijadikan tempat piknik keluarga atau tujuan bagi rombongan siswa TK maupun SD untuk mengenal alam, sejarah dan budaya sekaligus.

Sejumlah pengunjung bahkan tampak bergembira hanya sekedar menikmati suasana rindang di sekitar Benteng Fort de Kock usai membaca sedikit penjelasan sejarah mengenai benteng tersebut. Ini tertulis di sebuah prasasti sekitar 10 meter di depan benteng yang ditandatangani oleh Walikota Bukit Tinggi H. Djufri ketika diresmikan sebagai tempat wisata pada tanggal 15 Maret 2003.

Berikut sedikit penjelasan tentang Benteng Fort de Kock

Benteng Fort de Kock ini didirikan oleh Kapten Bauer pada tahun 1825 di atas Bukit Jirek negeri Bukit Tinggi sebagai kubu pertahanan pemerintahan Hindia Belanda menghadapi perlawanan rakyat dalam Perang Paderi yang dipimpin oleh TUANKU IMAM BONJOL.

Ketika itu Baron Hendrick Markus de Kock menjadi Komandan de Roepoen dan Wakil Gubernur Jenderal Pemerintahan Hindia Belanda. Dari sinilah nama lokasi ini menjadi Benteng Fort de Kock.

Udara sejuk Bukit Tinggi bisa saja membuat pengunjung yang datang menjadi lupa waktu. Apalagi jika memandangi keindahan Ngarai Sianok, Gunung Singgalang, Gunung Pasaman dan juga kota Bukit Tinggi dari atas Jembatan Limpapeh. Lalu terus berjalan melihat berbagai satwa dan mampi sebentar di Rumah Adat Baanjuang untuk menambah sedikit wawasan tentang budaya Minangkabau.

Di dalam bangunan yang sengaja dibangun pada tahun 1930 oleh seorang Belanda, Mr. Mandelar Controleur tersimpan berbagai macam benda-benda khas Minangkabau, seperti pakaian adat, tanduk kerbau dan peralatan menangkap ikan tradisional. Di tempat ini, pengunjung juga dapat berfoto di anjungan maupun dengan pakaian adat Minang hanya dengan membayar Rp 2.500-Rp 5.000.

Keangkuhan Benteng Fort de Kock juga terekam dalam berbagai cendera mata yang dijajakan di kios-kios di luar kawasan wisata, seperti kaus, gantungan kunci dan tas khas Minangkabau. Sayang rasanya, jika pulang tanpa kenangan tersendiri tentang Benteng Fort de Kock.

LIN

Sumber : kompas.com

Posisi Peristiwa Situjuh Dalam Sejarah Indonesia

Oleh : Wannofri Samry **

Pendahuluan

Pada makalah ini saya ingin mengemukakan posisi Peristiwa Situjuh Batur 15 Januari 1949 dalam perkembangan sejarah Indonesia. Ini perlu dikemukakan karena selama ini Peristiwa Situjuh sering dipahami sebagai bahagian dari Sejarah lokal Sumatera Barat. Hal itu setidaknya terlihat dari semangat Peristiwa Situjuh yang dilakukan setiap tahunnya. Tetapi saya pribadi tidak terlalu berpretensi untuk mengusulkan bahwa peristiwa itu menjadi bahagian dari sejarah nasional secara legal formal, karena hal yang sangat penting adalah memberikan kesadaran akan sejarah pada setiap orang, baik masyarakat maupun pemerintah. Satu hal yang sangat penting menurut saya adalah melakukan pengkajian ulang mengenai Peristiwa Situjuh Batur dan Limapuluh Kota umumnya . Kalau memang kita ingin peristiwa-peristiwa sejarah di sekitar daerah ini diperhatikan. Karena dengan menulis, orang akan membaca. Tulisan dan penerbitanlah satu-satunya jalan untuk mengangkat peristiwa Situjuh ke ruang publik.

Meletusnya PDRI

Peristiwa Situjuh Batur berkaitan dengan agresi Belanda ke-2, peristiwa itu ditandai dengan dibomnya Yogyakarta dan Bukittinggi oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Rentetan peristiwa itu adalah ditangkapnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta beserta pemimpin lainnya. Soekarno dan Hatta kemudian dwitunggal itu pun diasingkan ke Bangka.

Peristiwa pemboman terhadap Bukittingi dan daerah sekitarnya tentu menjadi pengalaman yang tragik, romantik sekligus heroik bagi para pelaku dan masyarakat pada masanya. Diketahui pada tangga 18 Desember 1948 pesawat tempur Belanda, meraung di udara Bukittinggi , awalnya aksi pesawat itu dikira pesawat yang membawa Presiden Soekarno yang singgah di Bukittingi untuk selanjutnya pergi ke India.

Kiranya pada pukul 08.00 pagi tanggal 19 Desember Belanda menyerang kota Bukittinggi, Pusat Pemerintahan Sumatera. Selain itu beberapa tempat seperti Pariaman dari arah laut, Padang Panjang, dan Payakumbuh juga diserang oleh Belanda dengan Mustangnya. Akibatanya berbagai fasilitas pemerintahan dan masyarakat hancur. Serangan itu diikuti oleh penyebaran pamplet oleh Belanda. Isinya yang penting antara lain Presiden Soerkano dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Selain itu Belanda mengajak semua pihak untuk bekerja sama menghancurkan para “teroris-teroris”, tak lain adalah poara pejuang Republik Indonesia[1].

Dibomnya Bukittinggi sebagai Pusat Pemerintahan Sumatera menimbulkan inisisatif dari beberapa pimpinan yang ada di Sumatera. Pertama inisiatif, Tengku M. Hasan CS. Segera setelah pemboman ia mengadakan pertemuan bersama antara Tengku Muhamammad Hasan (Komisariat Pemerintahan Pusat), Mr. M. Nasroen (Gubernur Sumatera Tengah) dan Mr. Sjafruddin Prawira Negara (Menteri Kemakmuran ) yang kebetulan sedang berada di Sumatera. Pertemuan itu diadakan di gedung kediaman Wakil Presiden M. Hatta. Karean tidk tuntas, pertemuan juga dilakukan di rumah Mr. Tengku Mohammad Hasan[2]. Ada dua hal yang penting digariskan dalam dua pertemuan itu, yaitu ide untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan segera menghimbau rakyat untuk mengungsi. PDRI perlu didirikan untuk menjaga agar jangan terjadi vakum kekuasaan [3].

Kedua insisiatif dari St. M. Rasjid, yang kebetulan pada waktu pemboman yang dilakukan tentara Belanda terhadap Bukittinggi sedang berada di Pariaman untuk menjenguk tiga buah kapal barang yang datang dari Singapura. Ia dengan penuh bahaya melewati Sicincin dan Padang Panjang menuju Bukittingi kira-kira pukul 11.00 wib pagi tanggal 19 Desember. Sementara itu tentara Belanda didengar sudah diterjunkan di Singkarak. Sesampainya di Bukittinggi Rasjid langsung mengadakan rapat dengan mengundang Dewan Pertahanan Daerah (DPD) dan beberapa pejabat daerah untuk bersidang. Karena kesibukan menyelamatakan keluarga untuk mengungsi maka banyak di antara undangan yang tidak hadir. Pada tanggal 20 Desember Mr S.M. Rasjid kembali mengundang kepala-kepala jawatan untuk mengadakan rapat, namun rapat ini gagal karena Bukittinggi terus dibom oleh tentara Belanda. Rapat itu baru terlaksana malam tanggal 20 Desember tersebut.

Beberapa instruksi yang penting dari Residen Rasjid yang dirumuskan malam itu adalah: menyelamatkan barang-barang penting kepunyaan pemerintah, mengamankan penduduk, mengusngi keluar kota, tidak boleh bekerjasama dengan Belanda serta membumihanguskan kota sebelum ditinggalkan. Selain itu, Rasjid selaku residen Sumatera Barat juga menghimbau seluruh penduduk untuk memperlambat gerak musuh dengan menumbangkan pohon-pohon ke jalan yang kemungkinan dilewati kenderaan patroli Belanda, merusak jembatan dan sebagainya. Rapat terakir Residen Sumatera Barat adalah pada jam 11.00 tanggal 21 Desember, rapat ini diadakan sebelum Rasjid bersama keluarga meninggalkan Bukitttinggi menuju Payakumbuh.

Sampai di Payakumbuh jam 01.00 malam, Rasjid pun berkumpul dengan jajaran sipil dan militer untuk mensosialisasikan kebijakan Pemerintahan Sumatera Barat atas terjadinya serangan Belanda sejak tanggal 19 Desember. Ironisnya menurut Rasjid pertemuan itu diadakan di rumah dr. Anas, yang oleh masyarakat Payakumbuh dianggap sebagai kakitangan Belanda. Tetapi menurut Rasjid dr. Anas tidak membocorkan hasil pertemuan itu.[4]

Pada tanggal 22 Desember 1948 beberapa pejabat Republik yang ada di Sumatera sudah berkumpul di Halaban, saat itu pula tentara Belanda sudah menguasai Bukittinggi. Segera pada tanggal tersebut PDRI disusun dan kemudian diumumkan ke seluruh pelosok Nusantara bahkan ke mancanegara.

Struktur PDRI bisa dilihat sebagai berikut:

  1. Mr. Sjafruddin Prawiranegara: Ketua PDRI/Menetri Pertahanan dan Penerangan/ Mewakili Menteri Luar Negeri.
  2. Mr. Tengku Mohammad Hassan : Wkil Ketua PDRI/Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan/mewakili menteri dalam Negeri dan Menetri Agama.
  3. Mr. Lukman Hakim : Menteri Keuanga/ mewakili Menteri Kehakiman.
  4. Ir. Mananti Sitompul : Menteri Pekerjaan Umum/mewakili Menteri Kesehatan
  5. Ir. Indratjaja : Menetri Perhubungan/mewakili Menetri Kemakmuran
  6. Mr. Sutan Muhammad Rasjid : Menteri Perburuhan dan Sosial/mewakli
  7. Menteri Pembangunan dan pemuda serta mengurus soal-soal kemanan.

Dari struktur dan personal yang menjabat itu perlu dipahami bahwa PDRI bukanlah pemerintahan masyarakat Sumatera apalagi Sumatera Barat, karena ia dijabat dari berbagai unsur. Dan tujuannya juga untuk melanjutkan tugas pemerintahan pusat yang sedang vakum.

Hal yang penting dalam konteks ini adalah bagimana kondisi perjuangan PDRI di sekitar Limapuluh Kota dan korelasinya dalam keberadaan Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa PDRI mobil, dan dua pusat pemerintahan yang agak menonjol adalah di Kototinggi (Limapuluh Kota) dan Bidar Alam (Solok Selatan). Dipilihnya Kototinggi sebagai salah satu pusat pemerintahan Sumatera Barat dan PDRI tentu dengan alasan bahwa nagari Kototingi dianggap aman dan srategis.Semenetara Bidar Alam strategis untuk pertahanan dan tidak begitu jauh dari sumber kebutuhan pangan. Kedua daerah ini berada di pinggiran dan lebih mudah untuk berhubungan keluar.

Pemerintah dan Masyarakat Lima Puluh Kota: Memperjuangkan Republik dari Nagari

Selain Yogyakarta dan Bukittinggi beberapa kota kecil di Sumatera juga diserang oleh Belanda, salatu satunya adalah Payakumbuh. Beberapa nagari yang dekat dengan kota Payakumbuh diserang dari udara dengan poesawat Catalina sehingga mengakibatkan hancurnya beberapa fasilitas dan mengenai beberapa penduduk.

Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Kapupaten Limapuluh, Anwar ZA: “tembakan dari pesawat udara yang dilancarkan Belanda mengenai 2 (dua) buah bis yang bermuatan penuh: sebuah bis terkena tembakan di Piladang (arah barat kota payakumbuh) dan seluruh penumpangnya korban’ dan satu lagi du batang tabit juga mengorbankan seluruh penumpang bis itu. Semua korban itu diangkat ke RSU Payakumbuh dan dibaringkan di kamar jenazah. ….ada yang pontong badannya, pecah kepalanya, putus kaki dan sebagainya.”[6]

Memperhatikan perkembangan kondisi, pada tanggal 20 Desember Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang berpusat di Payakumbuh langsung mengadakan koordinasi dan membicarakan mengenai kemungkinan langkah-langkah yang mesti diambil untuk menyelamatkan pemerintahan dan keselamatan masyarakat. Dua hari setelah itu Pemerintah Darurat Republik Indonesia terbentuk di Halaban. PDRI dan Belanda pun ibarat berkejaran dengan maut. Tak lama setelah anggota petinggi PDRI melewati kota Payakumbuh, maka belanda pun menguasai penuh kota tersebut.

Kondisi Pemerintahan Lima Puluh Kota tercerai berai, kecuali dikabarkan bahwa Bupati Alifudin Saldin masih berada dalam kota. Sebahagian pegawai terpencar ke Payakumbuh Utara seperti Koto Tinggi dan sebahagian lagi terpencar ke selatan seperti ke arah Situjuh dan sebagainya. Akibat keterpencaran itu maka sulit bagi Bupati untuk mengkoordinasikan Pemerintahan. Untuk menyelamatkan pemerintahan Gubernur Militer Sumatera Barat di Kototinggi mengangkat Arisun St Alamsyah sebagai Bupati Militer. Dalam pemerintahan yang baru Arisun mencoba untuk mengorganisasi wilayah kecamatan di Lima Puluh Kota. Namun belum berapa lama memerintah Arisun gugur di Situjuh Batur.[7]

Berbeda dengan Bukittinggi, ketika dilancarkan Agresi Militer kedua , Kabupaten Limapulupuh Kota menjadi lebih sibuk. Karena daerah itu menjadi pusat administratif Sumatera Barat dan basis bagi perjuangan PDRI. Sejak dijadikan Kototingggi sebagai salah opusat aktivitas PDRI dan Pusat Pemerintahan Sumatera Barat, tak kurang 700 orang pegawai dan pejabat Sumatra Barat beraktivitas di sana. Konsumsi pegawai itu selama PDRI menjadi lebih ringan karena adanya dukungan dari masyarakat dan di-back up oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Pengakuan Rasjid:
“Bukan hanya yang berwujud materi saja yang dikorbankan rakyat kecamatan Gunung Mas. Bahkan jiwa pun ikut mereka korbankan dengan ikut pergi ke front di sekitar payakumbuh untuk bertempur dengan Belanda. Tidak kuat rasanya saya menuliskan bagimana menanggung beban utang budi dan pengorbanan dari semua rakyat seluruh kecamatan itu. Sampai nyawa bercerai dengan badan tak akan saya dapat melupakan kebaikan hati mereka”[8]

Sebelum peristiwa Situjuh Batur 15 Januari 1949, beberapa kebijakan untuk mendukung perjuangan sudah dikeluarkan oleh Bupati Militer Arisun, namun tampaknya koordinasi terhadap pemerintahan tampaknya kurang jelas.Sehingga intruksi yang dikeluarkan Bupati banyak yang tidak dilakukan. Sementara maslah sosial dan ekonomi juga berkembang sejalan dengan banyaknya para pengungsi dari daerah lain yang datang ke nagari-nagari di Limapuluh Kota.

Beruntunnya serangan Belanda sejak tanggal 19 Desember tampaknya membuat tidak berdaya tentara, polisi dan barisan perjuangan. Semuanya sudah lari menyelamatkan diri dan keluarga ke nagarai-nagari. Kelemahan itu kelihatan saat terjadinya patroli bermotor Belanda ke Koto Tinggi tanggal 10 Januari 1949. Artinya beberapa instruksi dari Gubenrnur Militer dan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terlaksana.

Perisyiwa patroli bermotor ke Kototinggi tanggal 10 Januari mendapat perhatian serius dari Gubernur Militer, S.M. Rasjid. Malam setelah patroli Bea mundur ke Payakumbuh, Rasjid mengundang seluruh elit perjuangan di Kototinggi untuk rapat. Selain rasjid, beberapa orang yang ikut rapat malam itu antara lain, Komandan teritorum Sumatera Barat, Letkol. Dahlan Ibrahim, Mayor A Thalib, Ketua MPRD, Chatib Sulaiman, Djuir Muhammad dan Anwar St Saidi. Rapat itu telah memutuskan untuk membentuk koordinasi yang lebihbaik baik antara tentara, BPNK dan wali perang, perusakan jalan dan mengadakan pertemuan yang lebih luas di Situjuh Batur untuk mengadakan kordinasi . Hal yang juga penting dan diagendakan adalah memecahkan maslaah pasukan batalyon singa harau yang pindah ke Payakumbuh.[9]

Peristiwa patroli Belanda tanggal 10 januari ke Koto Tinggi juga menjadi catatan penting bagi pemerintah Limapuluh Kota. Untuk itu, beberapa strategi yang diinstruksikan oleh Pemerintah Limapuluh Kota sebelum perisitiwa Situjuh Batur pun dikeluarkan. Intruksi itu antara lain, rumah-rumah yang berada di pinggir jalan jangan dikunci pada siang hari, sebab musuh biasanya lewat pada siang hari, karena itu sebaiknya ada anggota keluarga yang tinggal untuk memata-matai musuh. Kemudian diharapkan di setiap 500 meter pada jalan-jalan besar diharuskan merebahkan pohon ke jalan untuk merintangi musuh. Kemudian diharuskan membunyikan tontong bila diketahui ada musuh yang masuk nagari. Setiap Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) hendaklah meningkatkan aktivitasnya siang dan malam. Instruksi lain adalah meruntuhkan beberapa jembatan penting di sekitar kota, sehingga Belanda tidak bisa patroli ke luar kota.[10]

Tragedi dan Problematika Perjuangan

Peristiwa Situjuh Batur sudah terjadi 58 tahun yang lalu. Peristiwa itu pasti meninggalkan kesan yang dalam bagi para pelakunya dan masyarakat yang menyaksikannya. Mungkin di sana ada duka, romantisme sejarah, heroik dan sebagainya. Kadang kala pembicaraan peristiwa Situjuh hampir identik pula dengan pengkhianatan Kamaluddin Tambiluak, seorang Letnan II yang pernah diutus dalam penyelundupan hasil bumi ke Singapura oleh Divisi Banteng.Namun secara lebih jernih dan luas peristiwa Situjuh mesti ditempatkan di atas krisis yang lebih luas, baik di tingkat pemerintahan PDRI maupun di Lima Puluh Kota. Tidakkah beberapa faktor sebelum peristiwa Situjuh Batur membuka peluang untuk terjadinya tragedi?

Dari arsip-arsip Limapuluh Kota sebelum peristiwa Situjuh Batur, tidak banyak koordinasi yang berarti untuk perjuangan di daerah ini. Terakhir sekali Bupati Arisun hanya memberikan pembagian tugas sebagai ganti dari Susunan Organisasi pemerintahan, seperti bidang Politik, Pertempuran, Keamanan, Propaganda Siasat dan persenjataan. Susunan ini tentu lemah dan tidak effektif untuk perjuangan.[11]
Sementara dalam bidang militer terjadi perselisihan dan salah paham di antara kelompok militer. Kembalinya 2 pasukan Singa harau dari Sawahlunto masuk dalam agenda rapat yang akn dibicarakan di Lurah Kincir, sehingga dua pasukan itu tidak diikutkan dalam mengawal rapat. Pengawalan rapat lebih mengandalkan perusakan jalan. Pada hal rapat yang sangat penting itu dihadiri oleh oKetua MPRD Sumatera Barat.

Di kalangan tentara terjadi gap-gap yang bermuara pada konflik. Ada diantara tentara yang saling bunuh. Sebelum rapat besar di Situjuh Batur, sudah terjadi pertengkaran mengenai tempat rapat antara Syofyan Ibrahim (Kepala Intelijen Divisi IX Sumbar dengan Kamaluddin tambiluak anggota perlemngkapan Divisi IX.). Gejala-gejala seperti itu merupakan sinyal tidak kuatnya pertahanan dan keamanan.

Rencana rapat besar di Situjuh Batur sudah tersiar dari mulut ke mulut, baik antara masyarakat maupun antara para pejuang. Isu rapat itu tentu mudah diketahui oleh Belanda yang pendidikan intelijennya jauh lebih baik dari tentara Republik. Rapat itu seperti disambut dengan begitu semangat, initerlihat dari aktivitas masyarakat meruntuhkan jembatan, menumbangkan pohon dan sebagainya. Aktivitas seperti ini mudah diketahui Belanda, apa lagi sehari sebelum rapat pesawat capung Belanda sudah melintas-lintas di angkasa Situjuh. Ini tentu bahagian dari tanda-tanda yang kurang kondusif. Tetapi rapat terus dilangsungkan, dan diserang oleh Belanda.

Peristiwa Situjuh pada suatu sisi memang merenggut puluhan nyawa, dan melukai banyak orang. Namun Peristiwa Situjuh Batur telah menjadi titik tolak untuk melakukan perjuangan di basis PDRI. Konsolidasi tentara dan pemerintahan dilakukan setelah itu. Tentara yang sebelumnya tidak terkoordinasi kini dipimpin dalam satu Komando Pertempuran Limapuluh Kota, di bawah pimpinan Kaptem M. Syafei.[12] Di bawah koordinator Syafei, Payakumbuh yang dikuasai Belanda diserang pada tangal 3 Januari secara serentak. Serangan itu telah memberikan rasa gembira, meningkatkan kepercayaan di hati rakyat kepada pemerintah dan tentara. Peristiwa penyerangan yang menghancurkan beberap pos Belanda itu cukup memberikan keyakinan bahwa Republik Indonesia masih ada, karena itu kerjasama antara masyarakat dan pemimpin pun dirasakan.

Penutup

Tiap tahun peringatan Peristiwa Situjuh terus dilakukan, tiap peringatna itu ada saja cerita baru mengenai peristiwa, baik yang dituliskan di media massa maupun dalam kelisanan. Tentu, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai salah satu basis Republik, khusunya PDRI menyimpan banyak memori. Tetapi sayang pelaku sebagai penyimpan memori itu satu per satu meninggalkan kita. Sayang jika tidak ada rekaman jejak sejarah, atau tepatnya penulisan sejarah yang agak baik mengenai berbagai peristiwa itu. Karena itu penulisan sejarah yang masih belum digali itu akan menjadi penting dan mendesak untuk mengungkapkan sejarah yang utuh. Hanya dengan itu setiap peristiwa bisa diwariskan. Juga akan ironis, bila sejarah hanya dituliskan dengan orientasi “hero” dan sebagai legitimasi dan politis. Jika tidak ada bacaan sejarah yang ditinggalkan maka sejarah iotu akan bisu pada generasi berikutnya.***

*Makalah disampaikan dalam acara 58 tahun Peringatan Peristiwa Situjuh yang diselenggarakan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limopuluh Kota.**Drs. Wannofri Samry, M.Hum. magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas dan Ketua Pusat Studi Informasi, Dokumentasi dan Kesejarahan (PUSINDOK) Unand Padang

[1] Marah Joenoes, Mr. H. Sutan Muhammad Rasjid, Perintis Kemrdekaan, Pejuang Tangguh, Berani dan Jujur. PT Mutiara Sumber Widya, 2003. hal. 101-102

[2] St. Mohammad rasjid, Di Sekitar PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1982. hal. 11

[3] Ide pembentuk PDRI pertama sekali muncul dari Mr. Sjafruddin Prawira Negara di rumah Tengku Mohammad Hassan, yang dikemukakan kepada Mr. Tngk Mohammad Hasan, Kolonel Hidayat (Panglima Tentara teritorium Sumatera) dan M. M. Nasroen (Gubernur Sumatera Tengah). Lebih jelas lihat Rasjid, ibid. hal.11-13, Wannofri Samry, Pedesaan dalam Revolusi: Pengungsian, Partisipasi, dan Mobilisasi rakyat Sumatera Barat. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas/OPF, 1984/1985. hal. 13

[4] Menurut rekaman arsip Belanda Dr. Anas pernah mendapatkan training masalah kesehatan di Belanda. Lihat Audrey Kahin, Strugle for Indpendence: West Sumatra in The Indonesiaan national revolution 1945-1950. A thesis for the Degree of Doctor of Philosophy at Faculty of The Graduate School of Cornell University, may 1970. p. 296.

[5] Keterangan lebih jauh

[6] Anwar ZA, “Keadaan pemerintahan PDRI: Hubungan Administratif dan Rakyat Sivil di Tuingkat Kabupaten (Kasus L Kota).. Makalah disampaikandalam Seminar nasional Sejarah PDRI 1948-1949 Padang, 22-24 Desember 1993. hal.2-3.

[7] Anwar ZA, Ibid.

[8] Ibid. hal. 116

[9] Azwar Dt. Mangiang, Menyingkap Tabir yang Mwenyelimuti Peristiwa Situjuh batur 15 Januari 1949. hal. 9-10.

[10] Beberpa instruksi dikeluarkan seminggu sebelum terjadi peristiwa Situjuh Batur. Lihat umpamnay” instruksi Bupati Militer Limapuluh Kota no2 dan nomor tiga tanggal 12 Januari 1949”. Arsip.

[11] Arsip Rapat Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 11 Januari 1949.

[12] Nama-nama komando pertempuran itu yaitu; Sektor Pertempuran Naga Jantan, Garuda mas, Merapi, dan Singa Harau. Azwar Dt. Mangiang, Peristiwa Situjuh… hal. 47.

Posisi Peristiwa Situjuh Dalam Sejarah Indonesia

Oleh : Wannofri Samry **

Pendahuluan

Pada makalah ini saya ingin mengemukakan posisi Peristiwa Situjuh Batur 15 Januari 1949 dalam perkembangan sejarah Indonesia. Ini perlu dikemukakan karena selama ini Peristiwa Situjuh sering dipahami sebagai bahagian dari Sejarah lokal Sumatera Barat. Hal itu setidaknya terlihat dari semangat Peristiwa Situjuh yang dilakukan setiap tahunnya. Tetapi saya pribadi tidak terlalu berpretensi untuk mengusulkan bahwa peristiwa itu menjadi bahagian dari sejarah nasional secara legal formal, karena hal yang sangat penting adalah memberikan kesadaran akan sejarah pada setiap orang, baik masyarakat maupun pemerintah. Satu hal yang sangat penting menurut saya adalah melakukan pengkajian ulang mengenai Peristiwa Situjuh Batur dan Limapuluh Kota umumnya . Kalau memang kita ingin peristiwa-peristiwa sejarah di sekitar daerah ini diperhatikan. Karena dengan menulis, orang akan membaca. Tulisan dan penerbitanlah satu-satunya jalan untuk mengangkat peristiwa Situjuh ke ruang publik.

Meletusnya PDRI

Peristiwa Situjuh Batur berkaitan dengan agresi Belanda ke-2, peristiwa itu ditandai dengan dibomnya Yogyakarta dan Bukittinggi oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Rentetan peristiwa itu adalah ditangkapnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta beserta pemimpin lainnya. Soekarno dan Hatta kemudian dwitunggal itu pun diasingkan ke Bangka.

Peristiwa pemboman terhadap Bukittingi dan daerah sekitarnya tentu menjadi pengalaman yang tragik, romantik sekligus heroik bagi para pelaku dan masyarakat pada masanya. Diketahui pada tangga 18 Desember 1948 pesawat tempur Belanda, meraung di udara Bukittinggi , awalnya aksi pesawat itu dikira pesawat yang membawa Presiden Soekarno yang singgah di Bukittingi untuk selanjutnya pergi ke India.

Kiranya pada pukul 08.00 pagi tanggal 19 Desember Belanda menyerang kota Bukittinggi, Pusat Pemerintahan Sumatera. Selain itu beberapa tempat seperti Pariaman dari arah laut, Padang Panjang, dan Payakumbuh juga diserang oleh Belanda dengan Mustangnya. Akibatanya berbagai fasilitas pemerintahan dan masyarakat hancur. Serangan itu diikuti oleh penyebaran pamplet oleh Belanda. Isinya yang penting antara lain Presiden Soerkano dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Selain itu Belanda mengajak semua pihak untuk bekerja sama menghancurkan para “teroris-teroris”, tak lain adalah poara pejuang Republik Indonesia[1].

Dibomnya Bukittinggi sebagai Pusat Pemerintahan Sumatera menimbulkan inisisatif dari beberapa pimpinan yang ada di Sumatera. Pertama inisiatif, Tengku M. Hasan CS. Segera setelah pemboman ia mengadakan pertemuan bersama antara Tengku Muhamammad Hasan (Komisariat Pemerintahan Pusat), Mr. M. Nasroen (Gubernur Sumatera Tengah) dan Mr. Sjafruddin Prawira Negara (Menteri Kemakmuran ) yang kebetulan sedang berada di Sumatera. Pertemuan itu diadakan di gedung kediaman Wakil Presiden M. Hatta. Karean tidk tuntas, pertemuan juga dilakukan di rumah Mr. Tengku Mohammad Hasan[2]. Ada dua hal yang penting digariskan dalam dua pertemuan itu, yaitu ide untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan segera menghimbau rakyat untuk mengungsi. PDRI perlu didirikan untuk menjaga agar jangan terjadi vakum kekuasaan [3].

Kedua insisiatif dari St. M. Rasjid, yang kebetulan pada waktu pemboman yang dilakukan tentaraBelanda terhadap Bukittinggi sedang berada di Pariaman untuk menjenguk tiga buah kapal barang yang datang dari Singapura. Ia dengan penuh bahaya melewati Sicincin dan Padang Panjang menuju Bukittingi kira-kira pukul 11.00 wib pagi tanggal 19 Desember. Sementara itu tentara Belanda didengar sudah diterjunkan di Singkarak. Sesampainya di Bukittinggi Rasjid langsung mengadakan rapat dengan mengundang Dewan Pertahanan Daerah (DPD) dan beberapa pejabat daerah untuk bersidang. Karena kesibukan menyelamatakan keluarga untuk mengungsi maka banyak di antara undangan yang tidak hadir. Pada tanggal 20 Desember Mr S.M. Rasjid kembali mengundang kepala-kepala jawatan untuk mengadakan rapat, namun rapat ini gagal karena Bukittinggi terus dibom oleh tentara Belanda. Rapat itu baru terlaksana malam tanggal 20 Desember tersebut.

Beberapa instruksi yang penting dari Residen Rasjid yang dirumuskan malam itu adalah: menyelamatkan barang-barang penting kepunyaan pemerintah, mengamankan penduduk, mengusngi keluar kota, tidak boleh bekerjasama dengan Belanda serta membumihanguskan kota sebelum ditinggalkan. Selain itu, Rasjid selaku residen Sumatera Barat juga menghimbau seluruh penduduk untuk memperlambat gerak musuh dengan menumbangkan pohon-pohon ke jalan yang kemungkinan dilewati kenderaan patroli Belanda, merusak jembatan dan sebagainya. Rapat terakir Residen Sumatera Barat adalah pada jam 11.00 tanggal 21 Desember, rapat ini diadakan sebelum Rasjid bersama keluarga meninggalkan Bukitttinggi menuju Payakumbuh.

Sampai di Payakumbuh jam 01.00 malam, Rasjid pun berkumpul dengan jajaran sipil dan militer untuk mensosialisasikan kebijakan Pemerintahan Sumatera Barat atas terjadinya serangan Belanda sejak tanggal 19 Desember. Ironisnya menurut Rasjid pertemuan itu diadakan di rumah dr. Anas, yang oleh masyarakat Payakumbuh dianggap sebagai kakitangan Belanda. Tetapi menurut Rasjid dr. Anas tidak membocorkan hasil pertemuan itu.[4]

Pada tanggal 22 Desember 1948 beberapa pejabat Republik yang ada di Sumatera sudah berkumpul di Halaban, saat itu pula tentara Belanda sudah menguasai Bukittinggi. Segera pada tanggal tersebut PDRI disusun dan kemudian diumumkan ke seluruh pelosok Nusantara bahkan ke mancanegara.

Struktur PDRI bisa dilihat sebagai berikut:

  1. Mr. Sjafruddin Prawiranegara: Ketua PDRI/Menetri Pertahanan dan Penerangan/ Mewakili Menteri Luar Negeri.
  2. Mr. Tengku Mohammad Hassan : Wkil Ketua PDRI/Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan/mewakili menteri dalam Negeri dan Menetri Agama.
  3. Mr. Lukman Hakim : Menteri Keuanga/ mewakili Menteri Kehakiman.
  4. Ir. Mananti Sitompul : Menteri Pekerjaan Umum/mewakili Menteri Kesehatan
  5. Ir. Indratjaja : Menetri Perhubungan/mewakili Menetri Kemakmuran
  6. Mr. Sutan Muhammad Rasjid : Menteri Perburuhan dan Sosial/mewakli [5]Menteri Pembangunan dan pemuda serta mengurus soal-soal kemanan.

Dari struktur dan personal yang menjabat itu perlu dipahami bahwa PDRI bukanlah pemerintahan masyarakat Sumatera apalagi Sumatera Barat, karena ia dijabat dari berbagai unsur. Dan tujuannya juga untuk melanjutkan tugas pemerintahan pusat yang sedang vakum.

Hal yang penting dalam konteks ini adalah bagimana kondisi perjuangan PDRI di sekitar Limapuluh Kota dan korelasinya dalam keberadaan Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa PDRI mobil, dan dua pusat pemerintahan yang agak menonjol adalah di Kototinggi (Limapuluh Kota) dan Bidar Alam (Solok Selatan). Dipilihnya Kototinggi sebagai salah satu pusat pemerintahan Sumatera Barat dan PDRI tentu dengan alasan bahwa nagari Kototingi dianggap aman dan srategis.Semenetara Bidar Alam strategis untuk pertahanan dan tidak begitu jauh dari sumber kebutuhan pangan. Kedua daerah ini berada di pinggiran dan lebih mudah untuk berhubungan keluar.

Pemerintah dan Masyarakat Lima Puluh Kota: Memperjuangkan Republik dan Nagari

Selain Yogyakarta dan Bukittinggi beberapa kota kecil di Sumatera juga diserang oleh Belanda, salatu satunya adalah Payakumbuh. Beberapa nagari yang dekat dengan kota Payakumbuh diserang dari udara dengan poesawat Catalina sehingga mengakibatkan hancurnya beberapa fasilitas dan mengenai beberapa penduduk.

Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Kapupaten Limapuluh, Anwar ZA: “tembakan dari pesawat udara yang dilancarkan Belanda mengenai 2 (dua) buah bis yang bermuatan penuh: sebuah bis terkena tembakan di Piladang (arah barat kota payakumbuh) dan seluruh penumpangnya korban’ dan satu lagi du batang tabit juga mengorbankan seluruh penumpang bis itu. Semua korban itu diangkat ke RSU Payakumbuh dan dibaringkan di kamar jenazah. ….ada yang pontong badannya, pecah kepalanya, putus kaki dan sebagainya.”[6]

Memperhatikan perkembangan kondisi, pada tanggal 20 Desember Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang berpusat di Payakumbuh langsung mengadakan koordinasi dan membicarakan mengenai kemungkinan langkah-langkah yang mesti diambil untuk menyelamatkan pemerintahan dan keselamatan masyarakat. Dua hari setelah itu Pemerintah Darurat Republik Indonesia terbentuk di Halaban. PDRI dan Belanda pun ibarat berkejaran dengan maut. Tak lama setelah anggota petinggi PDRI melewati kota Payakumbuh, maka belanda pun menguasai penuh kota tersebut.

Kondisi Pemerintahan Lima Puluh Kota tercerai berai, kecuali dikabarkan bahwa Bupati Alifudin Saldin masih berada dalam kota. Sebahagian pegawai terpencar ke Payakumbuh Utara seperti Koto Tinggi dan sebahagian lagi terpencar ke selatan seperti ke arah Situjuh dan sebagainya. Akibat keterpencaran itu maka sulit bagi Bupati untuk mengkoordinasikan Pemerintahan. Untuk menyelamatkan pemerintahan Gubernur Militer Sumatera Barat di Kototinggi mengangkat Arisun St Alamsyah sebagai Bupati Militer. Dalam pemerintahan yang baru Arisun mencoba untuk mengorganisasi wilayah kecamatan di Lima Puluh Kota. Namun belum berapa lama memerintah Arisun gugur di Situjuh Batur.[7]

Berbeda dengan Bukittinggi, ketika dilancarkan Agresi Militer kedua , Kabupaten Limapulupuh Kota menjadi lebih sibuk. Karena daerah itu menjadi pusat administratif Sumatera Barat dan basis bagi perjuangan PDRI. Sejak dijadikan Kototingggi sebagai salah opusat aktivitas PDRI dan Pusat Pemerintahan Sumatera Barat, tak kurang 700 orang pegawai dan pejabat Sumatra Barat beraktivitas di sana. Konsumsi pegawai itu selama PDRI menjadi lebih ringan karena adanya dukungan dari masyarakat dan di-back up oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

Pengakuan Rasjid: “Bukan hanya yang berwujud materi saja yang dikorbankan rakyat kecamatan Gunung Mas. Bahkan jiwa pun ikut mereka korbankan dengan ikut pergi ke front di sekitar payakumbuh untuk bertempur dengan Belanda. Tidak kuat rasanya saya menuliskan bagimana menanggung beban utang budi dan pengorbanan dari semua rakyat seluruh kecamatan itu. Sampai nyawa bercerai dengan badan tak akan saya dapat melupakan kebaikan hati mereka”[8]

Sebelum peristiwa Situjuh Batur 15 Januari 1949, beberapa kebijakan untuk mendukung perjuangan sudah dikeluarkan oleh Bupati Militer Arisun, namun tampaknya koordinasi terhadap pemerintahan tampaknya kurang jelas.Sehingga intruksi yang dikeluarkan Bupati banyak yang tidak dilakukan. Sementara maslah sosial dan ekonomi juga berkembang sejalan dengan banyaknya para pengungsi dari daerah lain yang datang ke nagari-nagari di Limapuluh Kota.

Beruntunnya serangan Belanda sejak tanggal 19 Desember tampaknya membuat tidak berdaya tentara, polisi dan barisan perjuangan. Semuanya sudah lari menyelamatkan diri dan keluarga ke nagarai-nagari. Kelemahan itu kelihatan saat terjadinya patroli bermotor Belanda ke Koto Tinggi tanggal 10 Januari 1949. Artinya beberapa instruksi dari Gubenrnur Militer dan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terlaksana.

Peristiwa patroli bermotor ke Koto tinggi tanggal 10 Januari mendapat perhatian serius dari Gubernur Militer, S.M. Rasjid. Malam setelah patroli Bea mundur ke Payakumbuh, Rasjid mengundang seluruh elit perjuangan di Kototinggi untuk rapat. Selain rasjid, beberapa orang yang ikut rapat malam itu antara lain, Komandan teritorum Sumatera Barat, Letkol. Dahlan Ibrahim, Mayor A Thalib, Ketua MPRD, Chatib Sulaiman, Djuir Muhammad dan Anwar St Saidi. Rapat itu telah memutuskan untuk membentuk koordinasi yang lebihbaik baik antara tentara, BPNK dan wali perang, perusakan jalan dan mengadakan pertemuan yang lebih luas di Situjuh Batur untuk mengadakan kordinasi . Hal yang juga penting dan diagendakan adalah memecahkan maslaah pasukan batalyon singa harau yang pindah ke Payakumbuh.[9]

Peristiwa patroli Belanda tanggal 10 januari ke Koto Tinggi juga menjadi catatan penting bagi pemerintah Limapuluh Kota. Untuk itu, beberapa strategi yang diinstruksikan oleh Pemerintah Limapuluh Kota sebelum perisitiwa Situjuh Batur pun dikeluarkan. Intruksi itu antara lain, rumah-rumah yang berada di pinggir jalan jangan dikunci pada siang hari, sebab musuh biasanya lewat pada siang hari, karena itu sebaiknya ada anggota keluarga yang tinggal untuk memata-matai musuh.

Kemudian diharapkan di setiap 500 meter pada jalan-jalan besar diharuskan merebahkan pohon ke jalan untuk merintangi musuh. Kemudian diharuskan membunyikan tontong bila diketahui ada musuh yang masuk nagari. Setiap Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) hendaklah meningkatkan aktivitasnya siang dan malam. Instruksi lain adalah meruntuhkan beberapa jembatan penting di sekitar kota, sehingga Belanda tidak bisa patroli ke luar kota.[10]

Tragedi dan Problematika Perjuangan

Peristiwa Situjuh Batur sudah terjadi 58 tahun yang lalu. Peristiwa itu pasti meninggalkan kesan yang dalam bagi para pelakunya dan masyarakat yang menyaksikannya. Mungkin di sana ada duka, romantisme sejarah, heroik dan sebagainya. Kadang kala pembicaraan peristiwa Situjuh hampir identik pula dengan pengkhianatan Kamaluddin Tambiluak, seorang Letnan II yang pernah diutus dalam penyelundupan hasil bumi ke Singapura oleh Divisi Banteng.Namun secara lebih jernih dan luas peristiwa Situjuh mesti ditempatkan di atas krisis yang lebih luas, baik di tingkat pemerintahan PDRI maupun di Lima Puluh Kota. Tidakkah beberapa faktor sebelum peristiwa Situjuh Batur membuka peluang untuk terjadinya tragedi?

Dari arsip-arsip Limapuluh Kota sebelum peristiwa Situjuh Batur, tidak banyak koordinasi yang berarti untuk perjuangan di daerah ini. Terakhir sekali Bupati Arisun hanya memberikan pembagian tugas sebagai ganti dari Susunan Organisasi pemerintahan, seperti bidang Politik, Pertempuran, Keamanan, Propaganda Siasat dan persenjataan. Susunan ini tentu lemah dan tidak effektif untuk perjuangan.[11]
Sementara dalam bidang militer terjadi perselisihan dan salah paham di antara kelompok militer. Kembalinya 2 pasukan Singa harau dari Sawahlunto masuk dalam agenda rapat yang akn dibicarakan di Lurah Kincir, sehingga dua pasukan itu tidak diikutkan dalam mengawal rapat. Pengawalan rapat lebih mengandalkan perusakan jalan. Pada hal rapat yang sangat penting itu dihadiri oleh oKetua MPRD Sumatera Barat.

Di kalangan tentara terjadi gap-gap yang bermuara pada konflik. Ada diantara tentara yang saling bunuh. Sebelum rapat besar di Situjuh Batur, sudah terjadi pertengkaran mengenai tempat rapat antara Syofyan Ibrahim (Kepala Intelijen Divisi IX Sumbar dengan Kamaluddin tambiluak anggota perlemngkapan Divisi IX.). Gejala-gejala seperti itu merupakan sinyal tidak kuatnya pertahanan dan keamanan.

Rencana rapat besar di Situjuh Batur sudah tersiar dari mulut ke mulut, baik antara masyarakat maupun antara para pejuang. Isu rapat itu tentu mudah diketahui oleh Belanda yang pendidikan intelijennya jauh lebih baik dari tentara Republik. Rapat itu seperti disambut dengan begitu semangat, initerlihat dari aktivitas masyarakat meruntuhkan jembatan, menumbangkan pohon dan sebagainya. Aktivitas seperti ini mudah diketahui Belanda, apa lagi sehari sebelum rapat pesawat capung Belanda sudah melintas-lintas di angkasa Situjuh. Ini tentu bahagian dari tanda-tanda yang kurang kondusif. Tetapi rapat terus dilangsungkan, dan diserang oleh Belanda.

Peristiwa Situjuh pada suatu sisi memang merenggut puluhan nyawa, dan melukai banyak orang. Namun Peristiwa Situjuh Batur telah menjadi titik tolak untuk melakukan perjuangan di basis PDRI. Konsolidasi tentara dan pemerintahan dilakukan setelah itu. Tentara yang sebelumnya tidak terkoordinasi kini dipimpin dalam satu Komando Pertempuran Limapuluh Kota, di bawah pimpinan Kaptem M. Syafei.[12]

Di bawah koordinator Syafei, Payakumbuh yang dikuasai Belanda diserang pada tangal 3 Januari secara serentak. Serangan itu telah memberikan rasa gembira, meningkatkan kepercayaan di hati rakyat kepada pemerintah dan tentara. Peristiwa penyerangan yang menghancurkan beberap pos Belanda itu cukup memberikan keyakinan bahwa Republik Indonesia masih ada, karena itu kerjasama antara masyarakat dan pemimpin pun dirasakan.

Penutup

Tiap tahun peringatan Peristiwa Situjuh terus dilakukan, tiap peringatna itu ada saja cerita baru mengenai peristiwa, baik yang dituliskan di media massa maupun dalam kelisanan. Tentu, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai salah satu basis Republik, khusunya PDRI menyimpan banyak memori. Tetapi sayang pelaku sebagai penyimpan memori itu satu per satu meninggalkan kita. Sayang jika tidak ada rekaman jejak sejarah, atau tepatnya penulisan sejarah yang agak baik mengenai berbagai peristiwa itu. Karena itu penulisan sejarah yang masih belum digali itu akan menjadi penting dan mendesak untuk mengungkapkan sejarah yang utuh. Hanya dengan itu setiap peristiwa bisa diwariskan. Juga akan ironis, bila sejarah hanya dituliskan dengan orientasi “hero” dan sebagai legitimasi dan politis. Jika tidak ada bacaan sejarah yang ditinggalkan maka sejarah iotu akan bisu pada generasi berikutnya.***

*Makalah disampaikan dalam acara 58 tahun Peringatan Peristiwa Situjuh yang diselenggarakan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limopuluh Kota.

**Drs. Wannofri Samry, M.Hum. magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas dan Ketua Pusat Studi Informasi, Dokumentasi dan Kesejarahan (PUSINDOK) Unand Padang

[1] Marah Joenoes, Mr. H. Sutan Muhammad Rasjid, Perintis Kemrdekaan, Pejuang Tangguh, Berani dan Jujur. PT Mutiara Sumber Widya, 2003. hal. 101-102

[2] St. Mohammad rasjid, Di Sekitar PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1982. hal. 11
[3] Ide pembentuk PDRI pertama sekali muncul dari Mr. Sjafruddin Prawira Negara di rumah Tengku Mohammad Hassan, yang dikemukakan kepada Mr. Tngk Mohammad Hasan, Kolonel Hidayat (Panglima Tentara teritorium Sumatera) dan M. M. Nasroen (Gubernur Sumatera Tengah). Lebih jelas lihat Rasjid, ibid. hal.11-13, Wannofri Samry, Pedesaan dalam Revolusi: Pengungsian, Partisipasi, dan Mobilisasi rakyat Sumatera Barat. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas/OPF, 1984/1985. hal. 13
[4] Menurut rekaman arsip Belanda Dr. Anas pernah mendapatkan training masalah kesehatan di Belanda. Lihat Audrey Kahin, Strugle for Indpendence: West Sumatra in The Indonesiaan national revolution 1945-1950. A thesis for the Degree of Doctor of Philosophy at Faculty of The Graduate School of Cornell University, may 1970. p. 296.
[5] Keterangan lebih jauh
[6] Anwar ZA, “Keadaan pemerintahan PDRI: Hubungan Administratif dan Rakyat Sivil di Tuingkat Kabupaten (Kasus L Kota).. Makalah disampaikandalam Seminar nasional Sejarah PDRI 1948-1949 Padang, 22-24 Desember 1993. hal.2-3.
[7] Anwar ZA, Ibid.
[8] Ibid. hal. 116
[9] Azwar Dt. Mangiang, Menyingkap Tabir yang Mwenyelimuti Peristiwa Situjuh batur 15 Januari 1949. hal. 9-10.
[10] Beberpa instruksi dikeluarkan seminggu sebelum terjadi peristiwa Situjuh Batur. Lihat umpamnay” instruksi Bupati Militer Limapuluh Kota no2 dan nomor tiga tanggal 12 Januari 1949”. Arsip.
[11] Arsip Rapat Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 11 Januari 1949.
[12] Nama-nama komando pertempuran itu yaitu; Sektor Pertempuran Naga Jantan, Garuda mas, Merapi, dan Singa Harau. Azwar Dt. Mangiang, Peristiwa Situjuh… hal. 47.

 

Perang Kerinci Tahun 1901 – 1903

Belanda berupaya mencari jalan ke Kerinci. Mula-mula pada tahun 1900 dari Muko-muko dikirim sepasukan Belanda mengadakan patroli di Bukit Setinjau Laut. Di puncak Gunung Raya Belanda mendirikan sebuah pesangrahan dan memasang satu tanda sebagai peringatan kedatangan mereka. Setelah diketahui adanya Belanda yang akan menyerang Kerinci, maka rakyat Kerinci menjadi gempar dan marah, karena orang Belanda yang datang itu di anggap kafir, Penduduk Kerinci 100% penganut Islam, tentu kedatangan Belanda tidak disukai.

Pertempuran pertama di Renah Manjuto berkecamuk antara hulubalang Kerinci dengan pasukan Belanda di bawah pimpinan Depati Parbo. Korban dipihak Belanda banyak sekali hingga mereka gagal memasuki kerinci. Ketika itu pada tahun 1901 Perang Kerinci melawan penjajahan Belanda dimulai. Pada bulan Oktober 1901, 120 orang pasukan belanda berada di Indrapura bersiap menyerang Kerinci. Pada bulan Maret 1902, 500 orang pasukan Belanda di bawah Komandan Bolmar mendarat di Muaro Sakai, Tuanku Regen sebagai penunjuk jalan masuk Kerinci. Belanda menyerang dari tiga jurusan:

1. dari Renah Manjuto;
2. dari Koto Limau Sering;
3. dari Temiai.

Perang hebat terjadi di tiga tempat tersebut. Setelah koto Limau Sering dikuasai, pasukan Belanda turun memasuki ke lembah Kerinci. Dalam perang di Pulau Tengah yang di pimpin oleh seorang ulama terkenal masa itu yakni Haji Ismail dan wakilnya Haji Husin, telah bergabung pula para hulubalang dari dusun-dusun lainnya di Kerinci. Itulah sebabnya dalam sejarah perang Kerinci, pertempuran didusun ini merupakan pertempuran yang tersengit dan terlama (lebih kurang 3 bulan). Pulau Tengah diserang oleh Belanda sejak tanggal 27 Maret 1902 dari 3 jurusan, yaitu:

1. dari jurusan Timur; Sanggaran Agung – Jujun;
2. dari jurusan Utara; Batang Merao – Danau Kerinci;
3. dari jurusan Barat; Semerap –Lempur Danau.

Serangan terakhir untuk Pulau Tengah dilakukan Belanda pada tanggal 9-10 Agustus 1903 dengan membakar Dusun Baru, perlawanan rakyat dapat mereka selesaikan. Setelah Pulau Tengah jatuh ketangan belanda tanggal 10 Agustus 1903, yang mana pada hakekatnya perang Kerinci telah selesai, namun perlawanan kecil masih terjadi di sana-sini. Terakhir pasukan Belanda menjatuhkan serangan ke Lolo, markas panglima Perang Kerinci Depati Parbo. Pertempuran selama 5 hari di sini, dan akhirnya Belanda dapat membujuk Depati Parbo mengadakan perundingan damai. Dalam perundingan inilah Depati Parbo di tangkap dan di buang ke Ternate, Setelah Kerinci aman pada tahun 1927,atas permohonan kepala-kepala Mendapo di Kerinci kepada Pemerintah Belanda, Depati Parbo dibebaskan dan kembali ke Kerinci.

F. Kerinci Setelah Perang Depati Parbo

Setelah perang Kerinci selesai, terbentuklah system pemerintahan Kolonial Belanda. Tahun 1916 Onder Afdelling Kerinci dibagi 3 Onder Distrik yaitu:

1. Onder Distrik Kerinci Hulu dengan ibu kota berkedudukan di Semurup.
2. Onder Distrik Kerinci Tengah dengan ibu kota berkedudukan di Sungai Penuh.
3. Ondre Distrik Kerinci Hilir berkedudukan di Sanggaran Agung.

Pada tahun1922 Kerinci menjadi Afdelling Kerinci Painan dalam Kepresidenan Sumatra Barat, Belanda menyadari bahwa kekuasaan tokoh-tokoh adat di dusun-dusun dibutuhkan. Tokoh adat ini digunakan oleh Belanda untuk memperkuat penjajahan di Kerinci. Belanda membentuk pemerintahan kemendapoan. Kemendapoan langsung di bawah Onder Distrik yang tiga tadi. Dibawah Kemendapoan terdapat pemerintahan dusun-dusun atau Kepala Dusun dan dibawahnya ada Ninik Mamak. Pemerintahan Kemendapoan tetap berjalan sampai dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dengan keluarnya UU ini berakhirlah pemerintahan Kemendapoan di Kerinci.

G. Organisasi Yang Ada di Kabupaten Kerinci

Di Kerinci sejak penjajahan Belanda dan Jepang, ada dua organisasi besar yang banyak pengikutnya, yaitu:

1) Organisasi Muhammadiyah / Aisyiah dan organisasi kepanduannya Hizbulwatan.
2) Organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI).
Organisasi Muhammadiyah Aisyiah masuk ke Kerinci tahun1938 dibawa oleh Buya Zainal Abidin Syuib yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Sebagian besar penduduk Kerinci adalah menjadi anggota Muhammadiyah / Asyiah dan yang lainnya adalah menjadi anggota Organisasi Tarbiyatul Islamiyah (PERTI). Kedua organisasi ini sejak penjajahan Belanda, terlebih-lebih pada zaman Kemerdekaan RI menjadi pelopor kemajuan Umat Islam di Kerinci. Setelah berjalannya Pemerintahan RI (sesudah pemulihan kedaulatan) banyak sekali para ulama dan pemimpin-pemimpin rakyat menjadi anggota pemerintahan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci.

H. Kedatangan Jepang

Pada awal bulan Maret 1942 Jepang menyerbu ke Indonesia. Setelah Jepang memasuki daerah Sumatra Barat, maka pemuda A. Thalib pulang ke daerah kelahirannya yaitu Kerinci sewaktu Jepang membentuk “Pemuda Nippon Raya” yang berada dibawah pimpinan Khatib Sulaiman untuk daerah Sumatra barat, maka A.Thalib juga berusaha untuk membentuk ”Pemuda Nippon raya” untuk daerah Kerinci.

I. Sikap Rakyat Terhadap Jepang

Setelah Jepang menduduki Kerinci, Pemerintahan Militer Angkatan Darat dilaksanakan di Kerinci. Pemerintahan di Kerinci dikepalai oleh seorang Kepala Pemerintan yang disebut Busutzo. Pusat Pemerintahan pada masa itu dirumah bekas Konteler Belanda, sedangkan pasukan Jepang bermarkas dilokasi Kodim 0417 Kerinci sekarang. Keadaan sosial ekonomi rakyat Kerinci mulai dikuasai, termasuk pembatasan hak terhadap menjalankan syariat Islam serta penindasan terhadap ekonomi rakyat. Rasa takut yang sangat terhadap Kempetai Jepang, terkenal dengan sebutan MP Jepang melumpuhkan semangat dan mentalitas rakyat Kerinci.

Dibawah pemerintahan Miliater Jepang keadaan pendidikan di Kerinci hanya bertujuan untuk mendidik pemuda kader Jepang.dibawah pemerintahan Militer yang keras rakyat Kerinci dibawa Jepang kepada satu tujuan, yaitu untuk memenangkan perangnya melawan pasukan sekutu. Dibawah penindasan Pemerintahan Militer Jepang, rakyat Kerinci sangat menderita dan perekonomiannya hancur luluh. Padi rakyat diambil Jepang ditengah sawah atau dipaksa dikeluarkan dari lumbung untuk makanan serdadu Jepang. Dengan adanya perampasan itu maka rakyat Kerinci kekurangan beras.

Penjelasan dan berita bahwa Indonesia akan merdeka didapat dari pasukan Jepang yang pulang ke Kerinci. Mendengar hal itu pada pertengahan tahun 1945 golongan ulama, adat, cerdik pandai di Kerinci mulai giat melaksanakan persiapan mencari siasat untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang.

KERINCI MASA PROKALAMASI DAN PENYERAHAN KEDAULATAN

Proklamasi kemerdekaan RI di ketahui di kerinci tanggal 23 Agustus 1945, setelah utusan dari Padang menemui H. Muchtaruddin menyerahkan salinan teks Proklamasi. Tanggal 24 Agustus 1945 (jum’at pagi) rapat diadakan di kediaman A. Thalib Tyui (di rumah Nek Siin). Pada hari jum’at tanggal 24 Agustus 1945 bendera merah putih untuk pertama kalinya di kibarkan di puncak Masjid Raya Sungai Penuh oleh A. Thalib mantan Tyui (Letnan satu) Gyu-Gun. Sabtu tanggal 25 Agustus 1945 di adakan pengibaran bendera merah putih secara resmi dilapangan Sungai Bungkal (sekarang kantor DPRD Kerinci) dan di belakang asrama ex Jepang (sekarang kantor kodim 0417 Kerinci) Komite Nasional Indonesia (KNI) wilayah kerinci dibentuk pada pertengahan bulan September 1945 dengan ketuanya H. Adnan Thalib, berdasarkan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 22 Agustus 1945. Pada akhir bulan Desember 1945 A. Adnan Thalib diangkat oleh Presiden Sumatra Barat menjadi Demang (Wedana), maka ketua KNI di jabat oleh wakil ketua H. muchtaruddin.

Setelah keluarnya maklumat Wakil Presiden RI No. X tanggal 16-10-1945, realisasi maklumat Pemerintah tanggal 3-11-1945, berdirilah partai politik di Kerinci. Pada penghujung tahun1945, terbentuklah Laskar Rakyat di daerah Kerinci. Sementara itu dengan makin gawatnya situasi akibat tindakan Belanda yang bertentangan dengan persetujuan Lingkarjati, maka pemerintah Indonesia mengambil kebijakan antara lain mempersatukan semua pejuang bersenjata dibawah ini satu komando. Dengan penetapan Presiden RI tanggal 3 Juni 1947 seluruh pejuang bersenjata harus berada dalam satu wadah dan TRI di rubah menjadi TNI ( Tentara Nasional Indonesia), semua kelaskaran di bubarkan bergabung dengan TNI.

Pada tanggal 21 Agustus 1945 bala tentara Jepang Batalion Akiama Syose yang pada mulanya berkedudukan di Bukit Putus Tapan secara mendadak pindah ke Kerinci ( Sungai Penuh) dan sebagian pasukan ini di tetapkan di daerah Kayu Aro. Pada tanggal 23 Agustus 1945 A. Thalib menemui Akiyama Syose, kKomandan Pasukan Jepang itu, untuk berunding mengenai penyerahan persenjataan Jepang pada pemerintan RI. Tetapi amat di saying kan perundingan itu tidak berhasil dan permintaan A. Thalib di tolak oleh Nakano Tyui.

September 1945 terjadi duel senjata antara pejuang dengan tentara Jepang, pertempuran ini terjadi selama dua jam 30 menit dari pukul 14.30 sampai 16.00 WSU yang mengakiabatkan 2 orang gugur dan 2 orang luka parah. Lusanya pada bulan September 1945 tersebut, dilakukanlah penyerbuan ke markas Jepang di Komandoi oleh A. Thalib tepat pada jam 22.00 malam. Mayat-mayat tentara Jepang yang tewas ± 20 orang , kemudian mayat-mayat tersebut di kremasi (di bakar) di daerah Sako Duo (Kyu Aro) di daerah Muara Labu. Pada kwartal pertama tahun 1946 keluar surat keputusan presiden Sumatra Barat tentang pengangkatan H. Adnan Thalib menjadi Demang Kerinci oleh karena itu untuk mengisi jabatan ketua komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah kerinci yang lowong telah di pilih H. A. Rahman Dayah sebagai ketua KNI di daerah Kerinci.

Pada tanggal 1 Juni 1946 Komandan Batalion III Kerinci Mayor A. Thalib di promosikan menjadi Komandan Resimen II divisi IX di Sawah Lunto dengan pangkat Letnan Kolonel. Pada tanggal 28 Agustus 1946 Resimen II dijabat oleh Letnan Kolonel A. Thalib menggantikan Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim.

Diakhir tahun 1946, Kpolisian Kerinci berubah menjadi Polisi Kabupaten Kerinci – Painan dengan pimpinannya Komisaris Klas II M. Nazir sedangkan para perwiranya antara lain adalah Inspektur II Memed dan Inspektur II Mawin . 18 desember 1947 sesuai dengan petunjuk dari Residen Sumatra Barat, maka di Kewedanan Kerinci dibentuklah Markas Pertahanan Rakyat Kewedanan Kerinci atau di singkat (MPRK), dengan komandannya langsung Kapten Marjisan Yunus, setelah tahun 1948 baru diserah terimakan dengan Letda Muradi.

Saat menjelang penyerahan kedaulatan oleh Belanda di Kerinci, para bekas Angkatan Perang dan Gerilya yang tersebar seluruh pelosok Kerinci, membentuk satu organisasi yang bernama Persatuan Ex Angkatan Perang RI (PAPRI). Peristiwa penyerahan Belanda di Sungai Penuh ialah dalam rangka melaksanakan perintah Panglima Divisi IX Brigade Banteng TNI Sumatra Tengah, yang menginstruksikan kepada Letkol A. Thalib berangkat keibukota Kabupaten PSK. Untuk menerima penyerahan wilayah Kerinci dari tangan Belanda ketangan Kerinci.

Perjuangan rakyat Kerinci mempertahankan kemerdekaan RI, telah menjelmakan Bumi Sakti Alam Kerinci menjadi sebuah kabupaten. Perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Kerinci selama revolusi fisik, memiliki berbagai corak perjuangan yang heroik. Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag telah melenyapkan impian Belanda untuk menjajah kembali Indonesia, dan Bumi Alam Kerinci kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebagai daerah merdeka dibawah RI. Demikianlah sejarah perjuangan rakyat Kerinci mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sumber : www.kerincikab.go.id

Mayor Makinuddin HS dan Peristiwa Situjuah

Jika dapat diibaratkan sebuah film kolosal, Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949 yang memiliki kaitan dengan keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), memiliki sederet pemeran utama, pemeran pendukung, pemeran pilihan, penyusun skenario, serta sutradara. Jika tokoh utama diperankan Khatib Sulaiman, Arisun Sutan Alamsyah, Dahlan Ibrahim, Kamaluddin Tambiluak, Syofyan Ibrahim, Munir Latief, dan Kapten Zainuddin Tembak. Untuk aksi pemeran pilihan tentu dimainkan oleh tokoh-tokoh sekelas Mayor A. Thalib, Kapten Syafei, Sidi Abu Bakar, Kapten Thantowi, dan sebagiannya.

Sedangkan untuk pemeran pembantu, diperagakan dengan semangat tinggi oleh ratusan anggota BPNK, opsir, rakyat dan tentu saja serdadu dari negeri Kincir Angin Belanda, yang menggempur Lurah Kincia.

Kalau sudah begitu, siapakah yang layak disebut sebagai penulis skenario serta sutradara di balik peristiwa Situjuah itu? Jawabannya, kemungkinan besar adalah Gubernur Militer Sumatra Tengah, Mr. Sutan Muhammad Rasyid, dan Wedana Militer Payakumbuh Selatan Mayor Makinuddin HS.

Karena Sutan Muhammad Rasyid adalah tokoh yang meminta diadakan rapat penting di Situjuah. Rapat tersebut bertujuan untuk mencari solusi upaya perjuangan bangsa dalam mempertahankan Pemerintahan Darurat Republik Indinesia (PDRI), dari gempuran Belanda.

“Setelah ‘skenario’ ditulis Sutan Muhammad Rasyid, tentu saja dengan sepengetahuan sang “produser” bernama Mr. Syafruddin Prawiranegara (Presiden PDRI). Maka, ditunjuklah seorang sutradara untuk mengatur. Sutradara itu bernama Mayor Makinuddin HS. Dialah yang mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan rapat di Situjuah,” ujar Fajar Rillah Vesky, wartawan yang tengah menggarap Buku “Tambiluak: Secuil Tentang PDRI dan Peristiwa Situjuah”.

Mayor Makinuddin pulalah yang meyakinkan Dahlan Ibrahim, kalau rapat di Lurah Kincia aman, karena di sekeliling ada banyak pembantu sekuriti yang menjadi pengawas. Walau kemudian, mujur tak dapat diraih, malang sekejap mata, Lurah Kincia justru diserang serdadu Belanda dari Padang Panjang dan Bukittingi.

Perjuangan Makinuddin
Ketika pulang kampung, setelah merantau ke Singapura, Makinuddin kembali ke tanah air. Dia menjadi guru agama di Lubuak Jambi, dalam wilayah Riau. Tak lama kemudian, dia meninggalkan bumi Lancang Kuning dengan menjadi guru agama di Situjuah Batua (1942).

Makinuddin melihat perjuangan pergerakan bangsa waktu itu sedang hangat-hangatnya. Sebagai seorang berpendidikan, cinta bangsa, keras, suka tantangan dan berani, hatinya kecilnya ikut terpanggil untuk bergabung dengan pergerakan di Payakumbuh/Limapuluh Kota.

Panggilan hati itu kemudian dibuktikan Makinuddin dengan masuk menjadi anggota Gyu Gun di Payakumbuh. Selama di Gyu Gun bentukan Jepang ini, dia mulai ditempa jiwa mileter. Rasa sebangsa dan setanah air, makin bergelora di jiwanya. Makinudin pun makin aktif di berbagai kegiatan perjuangan.

Ketika Indonesia telah Merdeka, Makinuddin dipercaya sebagai Komandan Batalyon III/Singa Harau. Dialah Komandan Batalyon pertama di wilayah Payakumbuh/Limapuluh Kota setelah NKRI ada dan menikmati alam merdeka.

Dua tahun Indonesia merdeka atau sekitar tahun 1947, Makinuddin mengalami perpindahan tugas. Dia dipercaya memimpin Batalyon Istimewa Galanggang di Payakumbuh. Namun jabatan tersebut tidak bertahan lama di tangannya, karena ibukota RI di Jogyakarta pada tahun 1948 mulai digempur Agresi Militer II Belanda. Gempuran serupa juga dirasakan di Bukittingi dan daerah lainnya dalam wilayah Sumatra Tengah.

Karena agresi Belanda semakin mengancam, para pejabat militer dan pemerintah RI ambil ancang-ancang. Mayor Makinuddin yang sedang menjabat sebagai Danyon Istimewa Galanggang, ditujujuk menjadi Komandemen Kepala Perlengkapan Sumatra Tengah pada tahun 1948-1949.

Semasa bertugas di sini, Makinuddin pernah dua kali pindah kantor. Pertama, di gedung Gudang Garam kampung Cina Payakumbuh. Kedua, ke lantai dua Toko Tokra Jalan Kampung Cina. Diantara anak buahnya waktu itu adalah Syamsul Bahri, Junahar, Amiruddin KR dan Kamaluddin Tambiluak.

Saat Divisi III mengalami perubahan menjadi Divisi IX Banteng, jabatan Kepala P & P diserahterimakan dari Mayor Makinuddin HS kepada Kapten Chatib Salim. Sedangkan Makinuddin diangkat menjadi Wedana Militer Payakumbuh Selatan.

Ketika menjadi Wedana Militer inilah, Makinuddin dipercaya untuk mempersiapkan rapat penting pejuang pemerintahan dan militer Sumatra Tengah di Lurah Kincia, Situjuah Batua, 15 Januari 1949. Namun apalah daya, tidak lama setelah rapat tersebut ditutup sekiatr pukul 04.30 dini hari, Belanda datang menyerang. Akibatnya, para pahlawan berguguran satu persatu. Mereka yang meninggal pada hari itu diperkirakan mencapai 69 orang. Namun masih bersyukur, Makinuddin HS dapat selamat.

Namun setidaknya, usaha dan kerja keras Makinuddin HS, layak untuk dihargai, diapresiasi, sekaligus dijadikan keteladanan bagi generasi muda sekarang dan masa mendatang. Wedana militer itu telah memperlihatkan kalau seorang ‘anak kampung’ dari lereng Gunung Sago juga mampu memberi sumbangsih besar untuk negeri bernama Indonesia!

Tiap tahun Peristiwa Situjuah diperingati. Mayor Makinuddin HS, memiliki peranan penting dalam peristiwa tersebut. Makinuddin HS wafat di Jakarta tahun 1974 dan dimakamkan TPU Karet. ( Jeffrey icardo Magno )

Sumber : www.hariansinggalang.co.id