Perjuangan Nan Tak Pernah Lekang

SEJARAH CERITA-CERITA tentang perilaku Belanda menguras kekayaan negeri ini di masa lampau tidak hanya terbatas pada pemilikan hasil-hasil bumi, tetapi juga merembet sampai pada perusahaan bahan mineral dan pertambangan. Kelahiran perusahaan minyak milik negara harus belepotan dengan lumuran keringat dan darah perjuangan. Bahkan putaran otak para anggota parlemen yang berjuang di sisi pengadaan regulasi yang menguntungkan Republik Indonesia.

Menjelang Perang Dunia II (PD II) gemuruh dunia industri perminyakan internasional dikuasai oleh sepak-terjang tujuh perusahaan besar. Sebutlah: •American Standard of New Jersey; •Standard of New York; •Standard of California; •Gulf; •Texaco; •British Petroleum; dan •Shell. Dari ketujuh maskapai kelas kakap itu, lima di antaranya ada di Hindia Belanda. Muncul dalam bentuk The Big Three, yaitu: •Shell; •Stanvac (Standard of New Jersey dan Standard of California); dan •Caltex (Standard of California dan Texaco).

Hindia Belanda pada waktu itu penghasil minyak dan karet terbesar di Timur Jauh. Untuk minyak, rata-rata lebih kurang 62 juta barel minyak per tahun dihasilkan dalam tahun antara 1930 – 1941. Melalui perundang-undangan (IMW) yang bernafaskan monopoli, Pemerintah Hindia Belanda bersama-sama perusahaan perminyakan Belanda telah banyak mengeruk kekayaan berupa minyak bumi dari Nusantara. Hanya sebagian kecil saja yang mereka tinggalkan, yaitu berupa pajak-pajak yang dibayarkan kepada para penguasa pribumi dan kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Menurut hukum Hindia Belanda, 75% dari seluruh karyawan perusahaan harus terdiri dari warga negara Belanda atau warga negara Hindia Belanda. Lazimnya, kedudukan terbaik yang bisa dicapai orang Indonesia ialah menjadi mandor. Namun, beda gaji antara orang Eropa dan orang Indonesia sangat besar.

Suasana Jelang Kemerdekaan

Kedatangan Jepang pada mulanya disambut sebagian besar rakyat Indonesia dengan sikap penuh harapan dan menunggu. Karena pada awal kedatangannya, Jepang menyatakan dirinya sebagai “saudara tua” dan rakyat Indonesia yang selama ini mengalami penindasan dari Belanda sangat mengharapkan kebebasan dan kemerdekaan.

Tetapi ternyata pendudukan Jepang di wilayah Indonesia memang untuk menjajah. Dan malah dilanjutkan dengan memanfaatkan sumber daya alam dari bumi ini. Namun, dengan dilakukannya aksi-aksi perusakan ataupun pembumihangusan oleh pihak Belanda, maka pemerintah militer Jepang terpaksa melakukan perbaikan-perbaikan kembali pada setiap sarana industri minyak.

Sekitar 70% sarana dan prasarana perindustrian minyak dan gas bumi dalam kondisi rusak. Tetapi di antara anggota tentara Jepang yang menyerbu ke Indonesia terdapat ahli-ahli teknik konstruksi perminyakan. Merekalah yang sementara memperbaiki kerusakan-kerusakan itu. Tenaga-tenaga perminyakan ini tergabung dalam Nampo Nen Rioso Butai yang berada di bawah angkatan darat Jepang.

Dalam waktu yang singkat Jepang telah mampu memproduksi kembali minyak mentah ataupun BBM, meskipun peralatan-peralatan dan suku cadang tidak cukup. Jepang mampu mendapatkan sumur-sumur produksi baru. Misalnya sumur Minas 1 di Riau, Lirik, Sumatera Tengah, di Kawengan dekat Cepu, dan lain-lain.

Produksi minyak bumi tahun 1943 hampir mencapai 50 juta barel. Sedangkan produksi sebelumnya pada 1940 adalah 65 juta barel. Hasil kilang pada 1943 sebesar 28 juta barel. Sedangkan pada tahun 1940 mencapai 64 juta barel.

Memang Jepang lebih mengutamakan semua itu demi pelicin mesin perangnya yang haus bahan bakar. Tetapi dari bagian-bagian yang rusak itu hanya unit-unit vital saja yang erat kaitannya dengan jalannya operasi kilang minyak yang diperbaiki.

Pada akhir 1943 kapal-kapal selam Sekutu sudah sangat aktif mengintai Jepang di perairan Indonesia. Dalam periode ini rakyat Indonesia dikerahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan perang Jepang.

Sejak akhir 1944 pemerintah militer Jepang memperhebat pengerahan tenaga manusia dan pengumpulan harta-benda milik rakyat untuk membiayai perang.

Pendudukan Jepang di Indonesia tentu saja tidak sepenuhnya berjalan mulus. Tetapi tentara Jepang berhasil melaksanakan rehabilitasi. BBM dipakai untuk keperluan perang dan keperluan domestik di Jepang.

BBM yang dikirim lewat laut ke Jepang dihadang oleh kapal-kapal selam dan pesawat-pesawat tempur milik Sekutu, sehingga hanya sebagian saja yang sampai ke tujuannya.

Pada saat kekalahan Jepang, rakyat Indonesia sempat menyaksikan jatuhnya moral tempur pasukan Jepang. Ini bertentangan dengan semangat yang pernah mereka perlihatkan pada waktu pertamakali mereka menginjakkan kakinya di Indonesia.

Suasana Setelah Proklamasi

Hanya dalam waktu 3,5 tahun rakyat Indonesia menyaksikan kekalahan dua kekuatan kolonial: Belanda dan Jepang! Cukup sudah kesabaran rakyat Indonesia dan pemuda-pemudanya.

Sesudah Jepang kalah, pasukan Sekutu alias Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) menyerukan agar tentara Jepang memelihara status quo di Hindia Belanda. Dalam perundingan dengan AFNEI, tentara Jepang diperintahkan untuk tetap mempertahankan kekuasaan atas lapangan minyak dan fasilitas lainnya sampai Belanda “sebagai pemilik semula” mengambilalih kekuasaan.

Tetapi para pejuang Indonesia tetap bertekad untuk menguasai semua instalasi produksi dan kilang minyak, atau lebih rela meledakkannya, dan tak hendak dikuasai kembali oleh Belanda. Para pejuang RI tidak mempedulikan hasil perundingan AFNEI dengan tentara Jepang itu. Menurut visi para pejuang, soal serah-terima antara RI dengan apa yang disebut “pemilik semula” itu dapat dibicarakan kemudian. Yang penting seluruh lapangan, instalasi produksi, kilang, dan fasilitas lainnya harus berada dalam kekuasaan RI, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemenangan perang dalam mempertahankan RI yang baru diproklamasikan.

Di daerah Sumatera bagian utara pengambilalihan lapangan-lapangan minyak bekas konsesi BPM dari tentara Jepang dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan dukungan “laskar minyak” setempat.

Dengan tuntutan dan perlawanan pihak pejuang, dan juga keadaan ladang-ladang dan kilang-kilang berkas konseksi BPM, akhirnya pihak Sekutu memutuskan untuk menyerahkan perusahaan itu kepada Republik Indonesia.

Kini jelas, tambang minyak Sumatera Utara secara resmi sudah diserahkan untuk dikuasai Republik Indonesia. Berbeda dengan hak milik bangsa asing yang dikuasai begitu saja oleh RI selama revolusi dan kembali dirampas oleh pasukan Belanda dengan Agresi Militer I dan II-nya, maka pertambangan minyak di Sumatera Utara diserahkan oleh tentara Jepang atas nama pasukan Sekutu.

Perjuangan Di Daerah

Keberadaan kilang dan lapangan minyak di banyak daerah di Indonesia menjadi sasaran para penjajah. Entah pada masa lalu (1885 – 1945).

Kilang Pangkalan Berandan. Kilang yang dibangun oleh De Koninklijke pada 1891 pada masa Perang Dunia II mengalami kehancuran. Kemudian diperbaiki oleh tentara Jepang. Dalam penguasaan Indonesia, kilang ini hanya menghasilkan sedikit bahan bakar yang hanya cukup untuk digunakan kaum gerilyawan RI dalam mempertahankan dari serangan Belanda. Di masa-masa revolusi kilang Pangkalan Berandan selalu diganggu orang-orang tidak bertanggung jawab yang hendak mengambil minyak seenaknya. Untuk mencegah penyerobotan ini kemudian diadakan pengawalan yang istimewa.

Pada 21 Juli 1947 tentara Belanda — dengan kode Aksi Produksi untuk menguasai perkebunan karet, teh, kopi, dan tambang-tambang minyak — melakuan serangan ke wilayah-wilayah yang dikuasai RI. Itulah yang kita sebut sebagai Agresi Militer I Belanda. Mereka sendiri menamakan tindakannya sebagai Aksi Polisionil. Karena Belanda menganggap bangsa Indonesia sebagai kriminal yang mesti ditindak.

Menghadapi keadaan itu para pemimpin perjuangan menginstruksikan agar kilang minyak beserta seluruh fasilitas yang ada di Pangkalan Berandan dibumihanguskan. Instruksi ini terlaksana ketika pasukan Belanda sampai di pelabuhan Pangkalan Berandan dan belum melakukan serangan terhadap kilang tersebut. Pembumihangusan dilakukan 13 Agustus 1947.

Sampai Agresi Militer II Belanda, 19 Desember 1948, keadaan kilang Pangkalan Berandan masih porak-poranda. Walaupun ada upaya untuk memperbaiki keadaan, tetapi saat itu hanya bermodalkan semangat tanpa didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai.

Kembali Pangkalan Berandan dibumihanguskan agar Belanda tidak menguasainya. Kembali tambang minyak ini menjadi puing-puing berserakan. Pangkalan Berandan tiga kali dibumihanguskan! Pertama oleh Belanda menjelang pendudukan Jepang. Kedua oleh pihak Republik selepas Agresi Militer I Belanda dan ketiga juga oleh Republik selepas Agresi Militer II Belanda.

Aceh. Wilayah ini tidak pernah dikuasai Belanda. Aceh akhirnya menjadi tempat yang penting bagi perjuangan, terutama lokasi kilang di sekitar Langsa.

Kilang Langsa didirikan 1943. Waktu itu dipimpin oleh tiga pegawai Jepang yang dikepalai oleh seorang Letnan Dua Angkatan Darat Jepang dan tiga orang lulusan Sekolah Tambang Minyak Pangkalan Berandan (Nampo Sekyu Kagyo Gakko). Kilang ini berlokasi tersembunyi di kebun karet Paya Buyok agar pihak Sekutu tidak dapat mengetahuinya.

Untuk bangsa Indonesia, kilang ini punya andil besar pada masa Perang Kemerdekaan sampai 1950, saat ditutupnya operasi kilang tersebut. Mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara.

Tetapi kemudian ada tuntutan dari BPM agar eks tambang BPM di Sumatera juga harus dikembalikan. Sehingga 19 Desember 1949 di Hotel De Boer-Medan, diadakan rapat rahasia oleh tiga orang pimpinan teras TMNRI — T. Amir Husein Al Mujahid, H. Hasan Abbas, dan Teuku Usman Peudada.

Dengan perjuangan gigih dari pejuang minyak Sumatera Utara ini melalui perundingan-perundingan, akhirnya tambang minyak eks BPM ini dapat dipertahankan. Tetap di bawah pengelolaan bangsa Indonesia.

Kilang Plaju dan Kilang Sungai Gerong. Kilang Plaju yang terketak di Sumatera Selatan, didirikan BPM dan mulai operasi tahun 1940. Kilang Plaju dirancang untuk mengolah minyak mentah dari lapangan-lapangan minyak di sekitar Palembang. Sedangkan Kilang Sungai Gerong dibangun oleh Stanvac dan mulai beroperasi Mei 1926.

Dalam suasana penyerahan kekuasaan Jepang kepada tentara Sekutu pada 1945, semua lapangan dan kilang minyak yang berada di Sumatera Selatan segera diambilalih oleh pejuang kemerdekaan RI. Lapangan-lapangan dan kilang-kilang minyak daerah ini dulunya bekas konsesi Nederlandsh Indie Aardolie Maatschappij (NIAM) dan BPM yang dikelola Jepang bersama pekerja-pekerja bangsa Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang, Kilang Plaju mengalami kerusakan karena taktik bumi hangus oleh Belanda. Kerusakan itu dapat diperbaiki Jepang. Tetapi akhir 1946 kilang ini mengalami kerusakan lagi karena dibumihanguskan oleh pasukan Indonesia dalam pertempuran lima hari di Palembang.

Belanda yang kembali menguasai kota Palembang segera melakukan rehabilitasi kilang ini hingga tahun 1947 dapat beroperasi kembali.

Usaha mengambilalih lapangan minyak beserta kilang-kilang itu menunjukan kiprah para pejuang kemerdekaan atas peranan minyak dalam perjuangan yang sedang bergolak.

Peranan pemuda-pemuda Indonesia berlangsung terus sampai dikeluarkan perindah oleh Pemerintah Pusat melalui dr. AK. Gani agar kilang minyak Plaju dan Sungai Gerong dikembalikan kepada Belanda.

Pembangunan Kilang Kenten, Palembang, merupakan awal pendirian Permiri yang diketuai oleh Dr. Moh. Isa, selaku Kepala Perekonomian waktu itu.

Pengolahan Kilang Kenten yang memanfaatkan minyak mentah dari pipa minyak dari Jambi, dipotong di tengah hutan, disalurkan ke Kilang Kenten dan Plaju, kemudian berakhir setelah ada pengkhiatan oleh anggota API Minyak (Angkatan Pemuda Indonesia Minyak) yang melaporkan kepada pihak Belanda. Minyak mentah tidak lagi dapat dialirkan ke Kilang Kenten.

Belanda berusaha menguasai kembali lapangan-lapangan minyak di Prabumulih, Pendopo, dan Talang Akar. Tapi serangan-serangan Belanda tidak mempengaruhi daya juang para karyawan Permiri dalam mempertahankan kedaulatan. Permiri tetap berusaha membantu perjuangan semaksimal mungkin dengan berusaha menopang kebutuhan BBM dan kebutuhan pasukan gerilya di daerah Sumatera Selatan.

Dalam keadaan genting karena serangan Belanda, Permiri mengungsi ke Lubuk Linggau. Dan sekitar 1948 Permiri mengeksploitasi tiga buah sumur minyak di bekas konsesi Stanvac dan menidrikan kilang di Simambang Musi Dua. Peralatan seperti pumping unit dan alat-alat untuk keperluan kilang, para karyawan Permiri mencurinya dari Pendopo, Plaju, dan Sungai Gerong. Mereka membawanya dengan cara memikulnya ke kilang di Simambang Musi Dua itu.

Kemudian untuk mengatasi kekurangan BBM di Lampung, bersamaan dengan pendirian kilang di Lubuk Linggau, Permiri membangun pula suatu kilang di Lampung. Bahan mentahnya tau nggak? Getah karet!

Bahan bakar dari getah karet ini dapat dipakai untuk mobil. Namun setiap 10 hari sekali mesin mobil harus dicuci dan dibersihkan.

Jambi. Lapangan minyak di Jambi diambilalih Indonesia dalam keadaan masih baik dan dapat berproduksi karena pada saat ditinggalkan Belanda dan jatuh ke tangan Jepang, tentara Belanda belum sempat membumihanguskan seluruh fasilitas yang ada.

Permiri di Jambi baru bisa berdiri setelah penyerahan lapangan Jambi ini berlangsung dalam suasana saling pengertian. Pasukan Matsuda Butai yang menduduki Jambi tak punya alasan lain kecuali menyerahkan lapangan minyak yang dikuasainya kepada pihak Indonesia yang turut bekerjasama dengan mereka sebelumnya. Ketika tentara Jepang menduduki Jambi, mereka telah membangun kilang-kilang kecil. Kilang-kilang kecil ini yang lalu dimanfaatkan pejuang Indonesia untuk mengolah BBM yang hasilnya digunakan untuk kepentingan perjuangan.

Dalam masa perjuangan itu peranan minyak pun tidak terbatas sebagai bahan bakar, tetapi juga sebagai komoditi ekspor. Peristiwa ekspor BBM hasil produksi Kilang Kenali Asam oleh Permiri ke Singapura dengan menembus blokade ekonomi Belanda merupakan contoh mengenai hal tersebut.

Ketika Agresi Militer II Jambi, khususnya Kenali Asam, menjadi sasaran khusus dari pihak Belanda. Kenali Asam dianggap cukup potensial dan karena itu diserang Belanda dengan 14 pesawat angkut berisi parasutis.

Jawa Tengah. Sejak zaman Hindia Belanda daerah operasi perminyakan Jawa Tengah terdiri dari tiga daerah administrasi, yaitu Cepu, Kawengan, dan Ledok. Cepu merupakan pusat kegiatan usaha dengan kantor pusat dan kilang minyak dengan perlengkapannya. Kawengan merupakan pusat kegiatan produksi minyak. Sedangkan Ledok di samping merupakan pusat kegiatan produksi sekaligus membawahi lapangan-lapangan Nglobo dan Semanggi.

Pada waktu pemberontakan PKI Madiun 1948, Kilang Cepu sempat dikuasai PKI. Namun tidak berlangsung lama, karena pemberontakan dapat segera dipadamkan. Pemerintah RI dapat menguasai kembali kilang tersebut.

Padahal sebelum kejadian PKI tersebut, Kilang Cepu sedang bersiap-siap menghadapi kemungkinan penyerbuan pasukan Belanda. Maka sebelum Agresi Militer II Belanda, dibuat tim khusus untuk membumihanguskan dareah perminyakan Cepu apabila Belanda memasuki daerah ini.

Setelah Kilang Cepu dibumihanguskan, para karyawan perminyakan dan tentara RI bergabung mempertahankan daerah perminyakan Ledok, Nglobo, dan Semanggi. Jitu, Belanda tidak berhasil merebut daerah ini.

Tetapi sesuai KMB, 27 Desember 1949, kilang minyak Cepu dan lapangan-lapangan Kawengan, Ledok, Nglobo, dan Semanggi harus diserahkan kepada pemilik semula, yaitu BPM.

Sementara itu Kilang Wonokromo pada masa pendudukan Jepang merupakan lapangan minyak cukup besar. Menjelang PD II produksinya mencapai sekitar 500 ribu barel per tahun. Meskipun pemboman Sekutu pada akhir masa kekuasaan Jepang menghancurkan instalasi kilang minyak Wonokromo, tetapi sumur-sumur minyak di lapangan sekitar Surabaya masih tetap berfungsi.

Pada awal perang kemerdekaan hampir seluruh instalasi perminyakan di sekitar Surabaya — yang masih berfungsi saat itu — diambilalih para pejuang kemerdekaan.

Pengoperasian kembali Kilang Wonokromo yang baru saja diambilalih dari tangan Jepang menjadi terganggu. Pertempuran di Surabaya yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby menimbulkan kemarahan tentara Sekutu yang kemudian melakukan serangan udara terhadap kota Surabaya. Karena pemboran tentara Sekutu, kilang Wonokromo mengalami kerusakan berat.

Selanjutnya buruh minyak dan para pejuang bersama pasukan Indonesia dan masyrakat setempat melakukan pembumihangusan kilang tersebut.

Kilang Balikpapan. Kilang ini dibangun 1894 oleh Shell Transport and Trading Company sebelum bergabung dalam Royal Dutch Shell. Pada permulaan PD II Kilang Balikpapan mengalami kerusakan berat. Tetapi setelah berhasil diperbaiki Jepang, tidak lama kemudian menjadi sasaran pemboman pihak Sekutu.

Rehabilitasi dan usaha perbaikan instalasi yang ada baru dimulai lagi 1946, yaitu dengan pembangunan kembali unit-unit Trumble I dan II. Dan pada 1949 dapat diselesaikan rehabilitasi unit penyulingan hampa (HW).

Kilang Balikpapan mengolah minyak mentah dari lapangan-lapangan Samboja, Mathilde, Muara Louise, Sanga-sanga, Tanjung, dan Semberah. Juga pernah mengolah minyak mentah dari Kilang Cepu.

Balikpapan direbut tentara Sekutu dari Jepang, 1 Juli 1945. Karena di Sanga-sanga masih ada tentara Jepang yang tinggal sesudah Jepang menyerah 14 Agustus 1945, maka 11 September 1945 mendaratkan pasukan-pasukan dari Batalion Infantri 2/25 Australia. Tentara Sekutu ini ditugaskan untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negerinya. Di samping juga ditugaskan untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota minyak Sanga-sanga. Sedangkan perwira-perwira Belanda yang ikut tentara Sekutu punya tugas mengurus bekas KNIL tawanan Jepang dan orang-orang sipil Belanda serta tugas lain.

Dalam pertempuran mempertahankan kota minyak Sanga-sanga banyak sekali putra-putri bangsa Indonesia gugur sebagai kesuma bangsa.

Pulau Seram. Di Pulau Seram, Maluku, situasinya sangat berlainan dengan daerah-daerah perminyakan di kepulauan Nusantara lainnya.

Eksplorasi dimulai 1897 di lapangan pertama di daerah Beling, sekitar 30 km sebelah barat Bula. Karena kurang produktif selanjutnya dipindah ke daerah Bula. Ketika lapangan Bula diambilalih dari Ceram Oil Syndicate Ltd. ke tangan BPM, tahun 1918 tingkat produksi secara komersial telah dicapai.

Menjelang Jepang masuk ke lapangan Bula, lapangan itu dalam posisi cukup baik dengan memiliki kilang dan sumur-sumur yang di antaranya adalah sumur sembur alam.

Pada saat Jepang masuk, lapangan dan kilang dihancurkan dan kemudian diusahakan kembali oleh Jepang. Sedangkan menjelang Jepang kalah perang, lapangan Bula dihancurkan oleh tentara Sekutu. Adalah wajar ketika Jepang kalah perang dan meninggalkan Bula sekitar 1945, Jepang hanya mewariskan lapangan minyak yang telah menjadi puing-puing akibat serangan Sekutu. Beberapa sembur alam tetap berproduksi dan minyak mentah terbuang begitu saja tanpa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Irian Jaya. Kejadian-kejadian di Irian Jaya — selepas Jepang bertekuk-lutut kepada Sekutu, dan Indonesia segera menyatakan kemerdekaan — lain pula ceritanya. Pulau terbesar di Indonesia ini telah diduduki kembali oleh tentara Sekutu pada 1944 – 1945.

Power Melalui Minyak

Pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda 19 Desember 1949 selepas KMB diperingati oleh PPII (Persatuan Pemuda Indonesia Irian), 27 Desember 1949. Pengurus PPII sebanyak 15 orang ditangkap oleh Belanda, untuk kemudian dibuang ke Digul selama tujuh tahun (1950 – 1957).
Demikianlah, sewaktu Perang Kemerdekaan, di seluruh Nusantara — termasuk industri minyak nasional — menggemuruh semangat patriotik dengan berbagai tingkat keberhasilannya sesuai dengan kondisi dan situasi setempat.

Dalam seluruh proses perjalanan sejarah, semakin jelaslah bahwa minyak bumi tak hanya dapat diartikan sebagai sumber energi secara fisik semata. Tetapi dalam percaturan kehidupan ini minyak bumi sekaligus ikut membentuk power, kekuatan bagi siapa saja yang menguasai produksi, kilang pengolahan dan jalur pemasaran benda cair yang bernama minyak bumi itu! Para pendiri RI menyadari benar akan hal ini. Maka landasan kebijaksanaan nasional di bidang perminyakan terkait dengan ketentuan Pasal 33, ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang disahkan berlakunya pada 18 Agustus 1945.

Pada tahun 1947 wilayah Indonesia terpecah menjadi dua daerah kekuasaan, yaitu daerah kekuasaan RI dan daerah pendudukan Belanda. Daerah pendudukan Belanda terutama meliputi beberapa kota besar dan daerah yang mempunyai potensi ekonomi yang menguntungkan Belanda. Karena terpecahnya kedua daerah kekuasaan itu, maka terdapat pemisahan dalam penyediaan BBM.

Dalam daerah Indonesia distribusi minyak dilakukan melalui kereta api atau dengan cara pengangkutan beranting, baik dengan sepeda atau dengan pikulan. Pada masa itu pengadaan BBM dilakukan oleh PTMN. Selain dari Cepu, juga menggunakan minyak dari lapangan Bongas dan Randegan di Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan selama perang kemerdekaan. Karena daerah yang dilayani sangat luas dan permintaan BBM jauh melampaui kemampuan penyediaan, maka sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hasil minyak bumi. Mereka menggunakan minyak kelapa atau minyak jarak untuk bahan bakar lampu penerang dan keperluan lainnya.

Di Pulau Jawa sumber penyediaan minyak untuk pasukan Indonesia dan masyarakat menjadi berkurang, lebih lagi karena lapangan Bongas dan Randegan telah diledakkan oleh Belanda. Kebutuhan BBM di daerah pendudukan Belanda dipenuhi dari kilang Wonokromo, Plaju, Sungai Gerong, dan Balikpapan melalui depot-depot laut di daerah pendudukan Belanda, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makasar, Menado, dan kota-kota lainnya. Pengangkutan BBM melalui laut dilakukan oleh Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) dengan drum. Selanjutnya, di darat pengangkutan dilakukan dengan kereta api milik maskapai Staats Spoorwagen (SS) dan mobil-mobil tangki BPM.

Di samping memenuhi kebutuhan BBM masyarakat, BPM dan Stanvac ditugaskan oleh Sekutu untuk menyediakan kebutuhan pasukan Sekutu. Untuk melaksanakan tugas tersebut kedua perusahaan minyak ini membentuk badan kerjasama yang disebut Petroleum Board. Setelah KMB dan pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949 di Pangkalan Berandan dilakukan perbaikan mesin penyulingan minyak oleh para pegawai dan pekerja minyak di sana. Hasilnya belum mencapai seperti yang diharapkan.

Kemudian pertambangan itu dikelola secara self supporting. Artinya, mengurus diri sendiri. Berkat kegiatan para pegawai dan pekerjanya itulah dibangun kembali pertambangan minyak Sumatera Utara, walau mesti bermula dari reruntuhan puing-puingnya akibat serangkaian pembumihangusan.

Perjuangan Di Parlemen

Di parlemen Sidang Seksi A menanggapi desakan dari pimpinan TMSU dan Cepu, serta surat dari Pengurus Besar Serikat Buruh Minyak, yang meminta ketegasan sikap Pemerintah mengendai kedudukan alias status tambang minyak dan lain-lain, apakah tambang minyak itu akan dikembalikan kepada pemegang konsesi atau akan diurus sendiri oleh Pemerintah.

Mereka mendesak supaya TMSU diperhatikan Pemerintah dan dilaksanakan nasionalisasi tambang minyak itu untuk kepentingan Negara. Desakan mereka itu didasarkan atas pertimbangan, bahwa kaum buruh tambang Indonesia sudah sanggup mengerjakan sendiri semua urusan tambang minyak. Sedang tenaga ahli satu atau dua orang Eropa itu dapat dicari di antara orang-orang luar negeri.

Dalam bulan Juni 1951 Seksi A Perekonomian Parlemen mengadakan sidang yang dipimpin oleh ketuanya, Mr. Teuku Moehammad Hassan–mantan Gubernur Sumatera di tahun-tahun awal perang kemerdekaan–guna membahas soal-soal perekonomian dan pertambangan. Ketua Seksi A menyarankan agar anggota Seksi A menyetujui penyampaian Usul Mosi kepada Pemerintah mengenai pembentukan sebuah Panitia Negara Urusan Pertambangan (PNUP). PNUP bertugas mempelajari soal-soal yang dikehendaki oleh Seksi Perekonomian Parlemen dan diperinci satu per satu. Rapat menyetui soal Usul Mosi ini.

Dalam sidang Seksi A Parlemen berikutnya dibicarakan dengan panjang lebar rancangan Usul Mosi mengenai pembentukan PNUP. Usul Mosi yang dirancang Teuku Moehammad Hassan disetujui dalam sidang 25 Juni 1951. Dan dinamai Usul Mosi Mr. T. Moehammad Hassan dan Kawan-kawan mengingat penandatanganan pertama adalah Ketua Seksi A sendiri.

Wakil Pemerintah RI, Ir. Darmawan Mangunkusumo dalam sidang pleno menyimpulkan bahwa Pemerintah dapat menyetujui Usul Mosi Mr. T. Moehammad Hassan dan Kawan-kawan tentang pembentukan PNUP. Dan dalam waktu singkat Pemerintah akan membentuk Panitia tersebut.

Tugas dan kewajiban PNUP adalah antara lain: (1) Mempersiapkan suatu RUU Pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan alam kemerdekaan, berdasarkan ekonomi Nasional; (2) Mempersiapkan usul-usul mengenai status Tambang Timah di Indonesia; (3) Memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai persengketaan-persengketaan yang terdapat dalam soal Tambang-tambang Minyak dan lain-lainnya.

Salah satu tugas PNUP ialah memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang status TMSU, apakah tambanga minyak itu akan dikembalikan kepada BPM atau tidak.

Karena tidak ada kata sepakat, Ketua PNUP Mr. Moehammad Roem menulis surat kepada Pemerintah melalui Menteri Perekonomian yang menyatakan bahwa sebagian besar anggota Panitia menyetujui pengembalian TMSU kepada BPM. Kepada yang tidak setuju diberi kesempatan menulis minderheids nota kepada Pemerintah.

Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya Pemerintah RI menyerahkan TMSU kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal AH. Nasution. Akhir cerita dibentuklah PT Eksplorasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT ETMSU) yang kemudian menjelma menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (PT Permina). (Tim WePe).

Satu Tanggapan

  1. Bagus sekali uraian diatas….. dengan sejarah lengkap perkembangan migas kita. Padahal saya hampir 20 tahun bekerja di PERTAMINA. Belum lihat kelengkapan seperti ini. Salut untuk Blog Anda ! Silahkan juga lihat Blog saya yang agak amburadul.
    Lani Ratulangi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: